• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 25 Juni 2018

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Ahok: Punya Rp 2,4 Triliun Baru Terpakai Rp 200 Miliar, Lucu Enggak?
    ANA DEA | Selasa, 29 September 2015 | 11:12 WIB            #NASIONAL

    Ahok:
    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jumat (25/9/2015).

     
    JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kecewa terhadap kinerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, karena satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu tidak maksimal menyerap anggaran dengan baik. 

    "Kamu bayangin Dinas Pertamanan punya anggaran beli tanah Rp 2,4 triliun, tapi dia baru pakai Rp 200 miliar. Lucu enggak? Beli tanah saja enggak bisa," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (28/9/2015). 

    Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI sendiri membebaskan lahan sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

    Salah satunya dengan menyertakan Surat Keputusan (SK) Penetapan Gubernur untuk pembebasan lahan. Di tiap lokasi pembebasan lahan harus ada SK Penetapan Gubernur untuk selanjutnya diproses pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Basuki membantah hal itu. Menurut dia, masih ada oknum Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI yang masih bernegosiasi dengan pemilik lahan. Dengan kata lain, masih ada oknum Dinas Pertamanan yang meminta kickback atau komisi.

    "Kalau kamu punya duit Rp 2,4 triliun buat beli lahan, kamu harus cari lahan Rp 5-6 triliun dan kalau perlu Rp 10 triliun. Kalau ada pembatalan-pembatalan kan jadi cepat. Tapi ini duit beli tanah ada Rp 2,4 triliun dan kamu cuma ketemu orang mau beli lahan Rp 1,5 triliun, kan lucu, di situ sudah silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) saya bilang," kata Basuki. 

    "Makanya saya tuduh ini ada komisi di kalian yang membuat tidak mau beli tanah. Termasuk oknum di Dinas Tata Air," kata Basuki. 

    Sehingga, lanjut dia, Jumat ini akan merombak pejabat eselon lagi. Para pejabat yang tidak benar mengadakan lahan akan dijadikan staf.

    Untuk mengoptimalisasi serapan anggaran 2016, Basuki menargetkan pembebasan lahan rampung dikerjakan November-Desember ini. Jika tidak rampung, pejabat-pejabat itu akan dijadikan staf.

     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.