• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 18 Oktober 2018

     

     
    Home   »  Nasional
     
    KPK Diminta Usut Keterlibatan Hakim Lain dalam Kasus Akil Mochtar
    ANA DEA | Jumat, 14 Februari 2014 | 14:54 WIB            #NASIONAL

    KPK
    Dok/Web: Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta

     
    Jakarta, Flobamora.net - Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan suap sengketa pilkada di MK yang menjerat mantan ketuanya Akil Mochtar. Anggota Koalisi Erwin Natosmal Oemar mengatakan, KPK tak boleh ragu mengusut keterlibatan pihak lain, termasuk delapan hakim konstitusi lainnya.

    "Kami mendorong KPK untuk segera menuntaskan kasus suap Akil Mochtar dan menindaklanjuti kemungkinan tersangkut pautnya hakim konstitusi lain dalam kasus suap tersebut," kata Erwin, dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Jumat (14/2/2014).

    Dorongan tersebut disampaikan Koalisi terkait putusan MK yang membatalkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi. Dengan dicabutnya Undang-Undang itu,  ada tiga substansi tentang MK yang dihilangkan, yakni mengenai aturan hakim MK tidak berasal dari partai politik minimal tujuh tahun, sistem rekrutmen Hakim MK yang melalui panel ahli, serta pengawasan MK oleh Majelis Kehormatan yang dipermanenkan.

    Anggota Koalisi lainnya, Bahrain, mencurigai ada skenario di internal MK. Pasalnya, proses uji materi UU MK, menurutnya, janggal karena dilakukan dengan sangat cepat dan melewatkan proses-proses tertentu.

    "Ini menunjukkan kalau ada skenario di MK. Mereka ingin melakukan tugasnya tanpa pengawasan, tanpa peraturan yang diamanatkan dalam Perppu," ujarnya.

    Menurut Bahrain, saat ini kekuasaan berada di tangan lembaga yudikatif. "Ini sebenarnya baik, karena hukum sebagai panglima. Tapi harusnya tidak dengan cara-cara seperti ini," kata Bahrain.

     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.