• Pembangunan Pariwisata Sikka Tertinggal dari Daerah lain
• Roby-Romanus, Kebut Penyusunan RPJMD Kabupaten Sikka
• Bupati dan Wakil Bupati Sikka akan Bekerja secara Profesional
• Mendagri Dukung Belu dan Malaka jadi Daerah Tujuan Wisata
• Moratorium Pengiriman TKI Sudah Sangat Mendesak

Ende, Flobamora.net - Bupati Ende Marselinus Y.W Petu mengatakan, realisasi penyaluran dana desa ke 255 rekening Kas desa di daerah itu sampai Oktober 2015 sebesar Rp102.822.352.400 dan yang masih tersisi sekitar Rp 13 miliar lebih.

Bupati Marsel Petu mengatakan hal ini saat acara pembukaan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Rabu lalu yang juga dihadiri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Beni Litelnoni.

Dia menjelaskan, alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2015 ini untuk 255 desa berasal dari. Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II Kabupaten Ende sebesar Rp 48.409.860.000 . Disamping dari dana DAU juga berasal dari Dana Bantuan APBD I Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 573.750.000 dan juga dari sumber APBN sebesar Rp 67.298.428.000.

Dia menjelaskan, Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahap I dan tahap II sebesar Rp48.409.860.000 dan bantua pemerintah propinsi sebesar Rp573.750.000, dan yang bersumber dari APBN tahap I dan II sebesar Rp 53.838.742.400 sementara APBN tahap III yang belum diterima untuk di salurkan ke 255 rekening desa  sebesar Rp.13.459.685.600.

Belum tersalurnya dana untuk desa secara penuh sebut nya, karena beberapa kendala yang dihadapi oleh aparatur desa antara lain erbatasnya tenaga tekhnis desa untuk mendampingi tim pelaksana kegiatan dalam pembuatan desain gambar dan RAB pekerjaan fisik.

"Sumber daya aparatur desa harus diakui masih rendah dalam pengelolaan keuangan. Juga ada masa transisi, dimana ada perubahan regulasi di pusat , ketika dananya turun sudah dibuat dan ditetapkannya APBDES sehingga perlu dibuat penyesuaian," kata mantan Ketua DPRD Ende ini.

Kendala yang lain menurutnya adalah topografi dan isolasi fisik.Hal ini berdampak pada percepatan pekerjaan fisik di desa dan juga jarak tempuh dengan Bank sangat jauh sehingga terjadi pelambatan pencairan dana.

Sementara itu Wakil Gubernur NTT Beni Litelnoni  di sela kegiatan berharap agar untuk mendekatkan pelayanan khusunya menjawabi kendala penyaluran keuangan, maka perlu di buka Pos Pelayanan Bank sehingga dalam proses penyaluran dana tidak terhambat.

"Kita punya Bank NTT, menjawabi kendala di atas perlu dibangun Pos pelayanan di Kecamatan sehingga mempermudah dalam pelayanan pencairan," kata Litelnoni.

Ini, tambahnya, untuk mengatasi kendala topografi dan isolasi fisik di desa-desa tertentu. ***

TAG:
• politik