• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 20 September 2018

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Geliat DeMAM di Tangan Rakyat
    RIZKY ALBERTO | Kamis, 24 Desember 2015 | 07:26 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Geliat
    Kepala Bappeda NTT, Wayan Darmawa

     

    Kupang, Flobamora.net - Banyak kalangan tersentak, ketika tahun 2011 lalu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya menggulirkan program tersebut. Banyak juga yang ragu, jika program yang  diarahkan untuk memandirikan warga desa dan kelurahan akan berhasil.Pasalnya, dana dengan sistem hibah yang digelontorkan ke masing-masing desa atau kelurahan penerima cukup besar yakni Rp 250 juta.

     

    Program ini merupakan penjabaran dari apa yang sudah dikumandangkan Lebu Raya  saat maju ke ajang Pilkada sebagai calon Gubernur NTT periode 2008 -2013, Waktu itu Lebu Raya  mencanangkan program pro rakyat yang kemudian dikenal dengan   Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggurmerah). 

     

    Bayangan akan kegagalan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di tahun 90-an yang mirip program ini terus menyeruak. Kenyataan Ini yang memunculkan perdebatan di kalangan kaum cerdik cendikia, kalau-kalau DeMAM  akan senasib dengan IDT.    

     

    “ Program ini mulai bergulir tahun 2011. Ini berawal dari sebuah kesepakatan antara gubernur dengan para bupati dan walikota pada rapat kerja Maret 2010. Selanjutnya kebijakan ini mulai diimplementasi tahun 2011.  Pemprov NTT  mengalokasikan anggaran untuk DeMAM yang awalnya satu desa satu kecamatan,” kata Kepala Bappeda NTT, Wayan Darmawa kepada Flobamora.net, Jumat lalu.

     

    Tahun pertama pelaksanaannya  dana dikucurkan untuk 287 desa atau kelurahan. Perkembangan selanjutnya tentunya meningkat sesuai dengan jalannya pemekaran kecamatan dan desa di wilayah ini.

     

    Sangat fantasitis memang. Saat ini jumlah penerima dana DeMAM mencapai 2.069  desa atau kelurahan dari 3.270 desa/ kelurahan di NTT dengan total dana  Rp 620, 7 miliar baik untuk DeMAM maupun dan P2LDT. Sedangkan untuk DeMAM sendiri   terutama yang berkaitan dengan ekonomi produktif  mencapai Rp 517, 2 miliar.

     

    Wayan menjelaskan, dari perkembangan yang ada, berbagai indkator telah dicapai.Misalnya, meningkatnya aktivitas ekonomi terutama pada tujuh kegiatan ekonomi produktif antara lain usaha peternakan yang pencapaiannya sekitar 50 persen dari kelompok yang mengembangkannya, kemudian perikanan, perdagangan jasa, pengembangan kegiatan persewaan dan  perkebunan.

     

    “ Dengan jumlah kelompok sekitar 16 ribu lebih, sesuai hasul audit BPK dan inspektorat, banyak menunjukkan kemajuan. Meski begitu ada yang  belum. yang berkembang.  Indkatornya adalah usaha mereka  belum berjalan baik karena salah pilih usaha. Sementara  yang berhasil dilihat dari perkembangan usaha berjalan baik, kelembagaan  ekonomi dalan bentuk koperasi telah terbentuk,” paparnya.

     

    Di tengah terus menggeliatnya program jni, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memperkuat sistemnya di tingkat desa/kelurahan. Karena  program ini adalah hibah desa dengan pendekatan baru yakni pendekatan provitabilitas atau pendekatan ekonomis tetapi berwatak sosial.

     

    Ini adalah sebuah pendekatan pembangunan yang masih baru. Tetapi pemerintah  Provinsi NTT tentu memberikan perhargaan, lantaran seluruh desa dan kelurahan pengelola program, ada komitmen yang kuat untuk berkembang. Dari 22 kabupaten  dan kota di NTT, yang paling sukses mengimplemntasikan program DeMAM adalah Kabupaten Sikka. Sedangkan yang relatif lemah yakni di Kabupaten Malaka, mungkin karena kabupaten baru.

     

    Lalu bagaimana mengukur keberhasilannya? Keberhasilan program ini diukur  dari peningkatan skala usaha yang berdampak kepada keseluruhan ekonomi NTT. Dalam dua tahun terakhir NTT mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik diatas rata-rata nasional. Ini  karena alokasi permodalan langsung diberi kepada masyarakat.

     

    “ Sampai saat ini kita mampu membentuik koperasi di desa. Jumlah kopersi mencapai 1400 buah. Dengan semangat sama, bagaimana menjadikan NTT sebagaiu provinsi koperasi.  Hal ini bukan saja dilihat dari jumlahnya semata tetapi penyebarannya langsung ke desa/kelurahan,” paparnya.

     

    Satu hal  yang boleh dibilang  berhasil adalah bagaimana  mendorong para pendamping kelompok masyarakat (PKM) menjadi pionir  yang menangkap peluang di desa.  Dari sekian banyak PKM ada yang telah mendapat tambahan penghasilan bukan saja dari gaji tetapi sebagai manajer koperasi atau mengembangkan usaha di lokasi dimana mereka ditempatkan.

     

    Ke depan kebijakan ini, akan terus dipertahankan lantaran makin bagus trendnya. APBN pun mengalokasikan dana yang sama, para bupati melakukan pendekatan seperti ini diberangi keterpaduan program, sehingga boleh jadi akan mencapai hasil yang maksimal dalam memandirikan masyartakat di desa.

     

    Sesuai tekad pemerintah, tahun 2016 mendatang ada 589 desa/kelurahan yang mendapat kucuran dana DeMAM, kemudian  tahun 2017 sebanyak 612 desa/keluarahan dan  tahun 2018 hanya dilakukan pendampingan. Bahkan pada tahun 2016 sebagaimana prospek program ini, akan dilakukan pengakhiran pedampingan bagi desa/kelurahan yang telah memenuhi syarat.

     

    Dari  2.060 desa/ kelurahan, telah teridentifkasi sekitar 1000 desa sudah siap dilakukan pengakhiran. Artinya exit program tersebut masyarakat sudah bisa mandiri, sehingga tidak tergantung lagi kepada para pendamping. Dengan begitu pemerintah provinsi akan lebih  fokus kepada desa-desa yang mengalami hambatan.

     

    Untuk mengurangi kesenjangan antardesa, bagi yang belum bagus akan terus dipacu, apalagi dengan adanya dana desa saat ini. Selain itu juga ada kabupaten yang melakukan replikasi program serupa.

     

    Boleh dibilang,di desa sekarang ni, ada tiga kekuatan penyanggah pembangunan antara lain alokasi dana desa, dana DeMAM dan replikasi dana desa dari kabupaten/kota dan juga ADD. nah, kalau diakumulasikan sudah sangat signifikan.dana yang berguliur  di desa.,Tapi idealnya, jika menghendaki desa lebih maju lagi, minimal tiap tahun desa mengelola dana sekitar Rp 3,5 miliar.

     

    “Kita berharap program ini akan bisa berkembag baik. dan NTT bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia. Malah dalam konteks pembangunan berbasis desa, kebijakan nasional juga mengarah ke sana, sehingga linear dengan apa yang sudah kita lakukan di NTT,” ucapnya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.