• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Jumat, 14 Desember 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Perlu Observasi Mendalam Terkait Tragedi Montara
    ALBERTO | Selasa, 18 Februari 2014 | 22:16 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Perlu
    Bupati Rote Ndao, Leonard Haning

     
    Kupang, Flobamora.net - Bupati Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) Leonard Haning, mengatakan, perlu dibentuk tim bersama, yang melibatkan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, PTTEP Australasia sebagai operator ladang minyak Montara, untuk mencari titik penyebab dan lokasi pencemaran untuk dilakukan observasi yang mendalam dan komperhensif.

    "Hasil penyelidikan dan observasi tersebut, kemudian diuji di sebuah laboratorium yang diakui secara internasional dan dipercaya dalam menangani dampak tumpahan minyak ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tanpa rekayasa," kata Bupati Haning di Kupang, Selasa (18/2).
     
    Bupati Rote Ndao dua periode ini mengaku, pascamledakan kilang Montara, telah memberikan dampak kerugian besar bagi masyarakat nelayan di pulau terselatan Indonesia yang berbatasan laut langsung dengan Australia itu.

    Menurut dia, taksasi kerugian baik ekonomi maupun sosial bagi masyarakat Rote Ndao yang harus dibayar oleh pihak perusahaan pencemar PTTEP Australasia sekitar Rp7,6 triliun, dengan rincian kerugian langsung Rp4,7 triliun, dampak tidak langsung Rp671 miliar.

    "Saya berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan, agar masyarakat petani bisa kembali melakukan aktivitasnya, demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Rumput laut adalah sumber kehidupan mereka," ujarnya.

    Pengamat hukum antropologi dari Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang, Karolus Kopong Medan mengatakan, tragedi tumpahan minyak Montara yang mencemari Laut Timor, masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

    Kopong Medan berpendapat, pelanggaran HAM berat itu dapat dimungkinkan, karena dampak bocornya kilang minyak milik PTTEP Australasia itu telah mengancam eksisten kehidupan manusia di pesisir Pulau Timor bagian barat NTT, Rote Ndao, Sabu, Sumba, Alor dan sampai ke Pulau Flores di bagian utara.

    Menurutnya, dengan mendorong petaka Montara itu sebagai sebuah pelanggaran HAM berat, maka akan ada konsekuensi pertanggungjawaban yang mutlak dari negara, baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.