• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 21 Juli 2018

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Mahfud MD: Saya Hakim Panel di Perkara Banten, Tapi Akil yang Korupsi
    ANA DEA | Jumat, 21 Februari 2014 | 08:11 WIB            #NASIONAL

    Mahfud
    Dok/Web: Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi

     
    Jakarta - Bekas ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar emosi disebut menerima duit Rp 7,5 miliar untuk memenangkan Ratu Atut Chosiyah dalam sengketa Pilkada Banten 2011. Akil menegaskan, saat itu bukan dirinya yang mengadili kasus tersebut, melainkan mantan Ketua MK, Mahfud MD.

    Menanggapi tudingan Akil itu, Mahfud mengatakan bahwa terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Akil dalam sengketa perkara Pilgub Banten.

    "Dia mau membantah lagi soal penyuapan Pilgub Banten. Katanya kasus Pilgub Banten Mahfud yang menangani, tapi mengapa dia yang didakwa menerima uang? Akil mengatakan, "Mahfud yang memimpin Panel kok tak disebut?" Loh, justru di situ korupsinya dia," ujar Mahfud dalam pesan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (21/2/2014).

    Akil mengatakan, tugasnya sebagai hakim panel dalam persidangan kasus tersebut sudah benar. Namun Akil melakukan tindak pidana korupsi dan tidak diketahui oleh hakim MK lainnya.

    "Saya yang jadi Panel bersama Bu Maria dan Pak Anwar sudah melakukannya dengan benar. Tapi Akil memungut korupsi di luar pengetahuan hakim-hakim lain. Itu nanti akan mudah dibuktikan oleh KPK, bagaimana dia melakukannya," katanya.

    Bahkan, lanjut Mahfud, dirinya sudah mengetahui alur dalam perkara yang sedang dijalani Akil di Pengadilan Tipikor ini. Dia yakin, jaksa KPK akan bisa membuktikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Akil Mochtar.

    "Saya sudah tahu alur pembuktian perkara ini. Nanti KPK akan membuktikannya satu persatu. Saya mengingatkan hakim dan jaksa bahwa menurut hukum pidana jika penegak hukum yang melakukan kejahatan maka ancaman hukumannya ditambah 1/3 dari ancaman hukuman maksimal," katanya.

     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        1 komentar



      NN 16 Januari 2017 - 19:40 WIB
      4xheDp <a href="http://rxbsgozzmprg.com/">rxbsgozzmprg</a>, [url=http://zuapudjkeqyi.com/]zuapudjkeqyi[/url], [link=http://zhqiskqrtypi.com/]zhqiskqrtypi[/link], http://ydubtpbugkel.com/
      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.