• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 21 Juli 2018

     

     
    Home   »  Regional
     
    Komisi V `Adili` Kadis Nakertrans NTT
    ALBERT VINCENT REHI | Selasa, 16 Februari 2016 | 21:10 WIB            #REGIONAL

    Komisi
    Kadis Nakertrans NTT Simon Tokan

     
    KUPANG, FLOBAMORA.NET - Komisi V DPRD NTT yang membidangi Kesejahteraan Rakyat “mengadili” Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTT, Simon Tokan karena dinilai tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Sementara Kadis Nakertrans, Simon Tokan berdalih, telah bekerja sesuai rencana strategis (renstra) yang dimiliki.

    Hal ini mengemuka dalam rapat degar pendapat antara Komisi V dan Kepala Dinas Nakertrans NTT bersama jajaran di ruang rapat komisi itu, Senin (15/2).

    Persoalan paling dominan disoroti dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V, Winston Rondo adalah pemecatan atau pemberhentian tiga orang tenaga kontrak yang sudah bekerja kurang lebih sembilan tahun lamanya. Tiga tenaga kontrak itu yakni Dony Mautang, Achmad Atapukan, dan Mukhlis Ilias.

    Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Hanura, Jimmy Sianto menyangsikan Dinas Nakertrans dapat mengurus persoalan tenaga kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja. Pasalnya, persoalan internel yang ditandai dengan pemecatan tiga tenaga honor, tidak dilakukan sesuai
    prosedur yang berlaku. Sangatlah sulit berharap terlalu banyak kepada Dinas Nakertrans menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di daerah ini, jika masalah internal saja tidak bisa diatasi.

    “Patut diduga, gubernur telah salah tempatkan Kepala Dinas Nakertrans, Simon Tokan. Bubarkan saja Dinas Nakertrans, kalau program yang dijalankan hanyalah mengulang program tahun-tahun sebelumnya,” tandas Jimmy.

    Anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Kristofora Bantang mengkritisi soal ketiadaan data angkatan kerja di NTT. Selama ini, Dinas Nakertrans hanya menyebutkan total angkatan kerja di NTT
    terutama yang belum bekerja, tapi disertai sebaran angka pengangguran masing-masing daerah. Selain itu, tidak disebutkan sejauhaman koodinasi yang telah dibangun dengan kabupaten/kota untuk tangani masalah pengangguran.

    Anggota Komisi V dari Fraksi PAN, Agus Lobo mempertanyakan, sejauhaman langkah yang telah diambil Dinas Nakertrans untuk memecat tiga tenaga honor dimaksud. Karena berdasarkan laporan yang diterima, Kepala Dinas Nakertrans tidak pernah melakukan sejumlah tahapan terkait pemecatan atau pemberhentian tiga orang tenaga honor itu.

    “Semestinya, sebagai “dokter” yang menangani masalah ketenagakerjaan dan salah satu unsur Tripatri, Dinas Nakertrans memahami dan menjalankan aturan sebelum memecat seseorang, seperti didahului dengan surat peringatan,” tandas Agus.

    Sekretaris Komisi V dari PKS, Anwar Hajral mempertanyakan mekanisme pemecatan tiga tenaga honor dimaksud. Kurang lebih enam bulan terakhir, mereka tidak bisa mengisi daftar absensi karena instansi
    tidak menyiapkan buku absensi. Padahal, tahun sebelumnya APBD NTT mengalokasikan Rp 1,1 miliar untuk biaya administrasi.

    Ironisnya, dari angka sebesar itu tidak bisa membeli satu buku untuk dibuat daftar absensi pegawai. Dinas Nakertrans yang menyelesaikan masalah, tapi memberhentikan tenaga kerja tanpa prosedural.

    “Diduga, ada nepotisme yang dipraktekkan di Nakertrans terkait pemecatan tga orang tenaga honor dimaksud. Karena tenaga honor yang direkrut baru pasca pemecatan tiga tenaga honor itu, masih ada hubungan kerabat dengan pejabat di Dinas Nakertrans,” tandas Anwar.

    Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi Partai Golkar, Mohammad Ansor meminta Kepala Dinas Nakertrans untuk tidak melihat secara sepele pemecatan tiga orang tenaga honor dimaksud. Ketiga orang itu harus dipanggil kembali untuk bekerja.

    “Kami tahu, anak bapak (sambil melihat Kepala Dinas Nakertrans) yang baru diwisuda dimasukkan sebagai tenaga honor. Kalau kurang uang, harus disampaikan untuk dibahas, bukan memecat orang yang sudah pengalaman dan memliki sertifikat tanpa prosedur,” tegas Ansor.

    Ketua Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat, Winston Rondo menyampaikan, rekomendasi komisi adalah Dinas Nakertrans harus memanggil kembali tiga orang tenaga yang sudah dipecat untuk bekerja. Apapun alasan, rekomendasi ini sudah final dan harus ditindaklanjuti.

    Kepala Dinas Nakertrans NTT, Simon Tokan mengatakan, dalam menjalankan tugas, acuan yang dipedomani adalah renstra. Sebenarnya tidak ada pemecatan terhadap tiga orang itu, hanya karena tidak dilakukan perpanjangan kontrak.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.