• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 17 Juli 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Bentuk DOB, Solusi Atasi Konflik Manggarai Timur - Ngada
    RIZKY ALBERTO | Senin, 21 Maret 2016 | 12:18 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Bentuk
    Ketua Komisi I DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho

     

    Kupang, Flobamora.net – Konflik tapal batas antara Kabupaten Manggarai dan Ngada tidak bisa dilepaspisahkan dari awal pembentukan keswaparajaan dua daerah bertetangga itu. Penguasaan wilayah terutama berkaitan dengan hak- hak ulayat, erat kaitannya dengan sistim pemerintahan saat itu. Sehingga tidak heran, ketika negara hadir dengan sistim kepemerintahan melahirkan konflik tapal batas.

     

    Dalam konteks itu, sebelum Manggarai Timur (Matim) berdiri sebagai satu daerah otonom, ada dua titik tapal batas yang dipersoalkan yakni di wilayah Selatan dan Utara. Dengan kearifan lokal yang dimiliki saat itu dengan dimediasi oleh pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan, berhasil menyetujui tapal batas di wilayah Selatan yakni kali atau sungai Waemokel. Titik batas ini disepakati dan ditaati serta dilaksanakan Matim dan Ngada hingga saat ini.

     

    Penyelesaian tapal batas di wilayah Selatan berbanding terbalik dengan penyelesaian tapal batas di wilayah Utara terutama di Buntal dan sekitarnya. Menyikapi persoalan tapal batas dimaksud, Pemerintah NTT yang dinahkodai Gubernur Ben Mboi, pada tahu 1973 mengeluarkan surat keputusan (SK) yang mengatur tentang tapal batas di wilayah Utara.

     

    SK Gubernur yang disertai dengan pemancangan pilar- pilar batas dimaksud, bukan menyelesaikan persoalan tapal batas, tapi memunculkan konflik horisontal diantara masyarakat dua kabupaten yang berdomisili di perbatasan. Untuk menyelesaikannya, Pemerintah NTT sesuai kewenangan yang dimiliki telah mengalokasikan ratusan bahkan miliaran dana APBD NTT.

     

    Langkah mediasi yang ditempuh tidak membuahkan hasil karena masing- masing pihak berbeda pendapat soal titik tapal batas, walau Pemerintah NTT juga telah menegaskan memberlakukan SK Guberur 1973. Tidak hanya itu, pemerintah juga pernah mengundang para tokoh agama termasuk uskup Ruteng dan Uskup Agung Ende untuk mencari solusi terbaik penyelesaian masalah tapal batas, tapi tidak juga membuahkan hasil.

     

    Berdasarkan pertimbangan strategis nasional untuk meredam konflik horisontal yang telah berlangsung hampir setengah abad terkait masalah tapal batas antara Kabupaten Matim dan Ngada, pemerintah pusat bisa melakukan intervensi untuk membentuk DOB di wilayah yang disengketakan. Walau demikian, tetap membutuhkan adanya usulan pembentukan DOB dari warga masyarakat dua kabupaten bertetangga itu. Pembentukan DOB yang mengakomodasi dua komponen masyarakat dari dua kabupaten itu sebagai solusi terakhir meredam konflik yang berlangsung selama ini.

     

    Di tengah peliknya penyelesaian tapal batas, Komisi I DPRD NTT bidang pemerintahan umum menangkap sinyal aspirasi pembentukan DOB. Ketua Komisi I DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho kepada wartawan di Kupang, Senin (21/3)  menyatakan, menyambut baik gagasan sejumlah elit politik Riung, Kabupaten Ngada dan Matim untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di daerah perbatasan. Gagasan yang dikedepankan adalah pembentukan DOB yang mengakomodasi sebagian wilayah Ngada dan Matim. Dimana tiga kecamatan dari Matim dan tiga kecamatan dari Ngada seperti Kecamatan Riung, Riung Barat, dan Wolomeze.

     

    “Pembentukan DOB ini sangat prioritas karena konflik di wilayah perbatasan sangat berkepanjangan sejak tahun 1974. Pembentukan DOB itu merupakan solusi yang paling efektif menjawabi persoalan yang sudah berlangsung puluhan tahun,” kata Kasintus yang biasa disapa Maxi.

     

    Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini berargumen, akibat tidak tuntasnya masalah batas di wilayah tersebut, pembangun menjadi agak terlambat dibandingkan dengan daerah lainnya. Jika ada kemauan baik pemerintah untuk membangun daerah tersebut, maka pemerintah daerah harus memfasilitasi pembentukan DOB yang menyatukan dua entitas yang berkonflik. Sehingga bila diusulkan menjadi DOB, akan menjadi perhatian Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tinggal saja pemerintah provinsi sesuai kewenangan yang dimiliki, melakukan mediasi dan komunikasi dengan melibatkan pemerintah kabupaten Ngada dan Matim serta dua entitas masyarakat yang selama ini berkonflik.

     

    “Jika Pemerintah NTT lamban sikapi aspirasi ini, pemerintah pusat bisa ambil alih. Ini sesuai kesepakatan antara Komisi II DPR RI dan Kemendagri.Tinggal saja diintegrasikan dalam PP berpedoman pada UU 23/2014,” papar wakil rakyat asal Fraksi Partai Gerindra ini.

     

    Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT asal daerah pemilihan Manggarai Raya, Leo Ahas menyampaikan, berdasarkan pertimbangan strategis nasional untuk meredam konflik horisontal yang telah berlangsung puluhan tahun terkait masalah tapal batas antara Kabupaten Matim dan Ngada, pemerintah pusat bisa melakukan intervensi untuk membentuk DOB di wilayah yang disengketakan.  UU 23 Tahun 2014 tentang Otda mengamanatkan, pembentukan DOB bisa dilakukan melalui usulan sebagaimana yang berlangsung selama ini, dan bisa juga melalui intervensi pemerintah pusat.

     

    Khusus melalui intervensi pusat, tentunya didasarkan pada pertimbangan strategis nasional, seperti untuk meredam konflik horisontal terkait masalah tapal batas antardaerah. Dengan demikian, masyarakat yang berkonflik selama ini soal tapal batas, seperti antara Matim dan Ngada tidak lagi saling mengklaim. Pasalnya, daerah yang dikonflikkan, sudah membentuk satu DOB.

     

    “Prinispnya DOB itu harus mampu satukan dua entitas yang berkonflik, sehingga tidak memakai nama Elar di wilayah Matim atau Riung di wilayah Ngada. Pempus mengambilalih pembentukan DOB di wilayah itu dengan melihat kesamaan entitas budaya, tinggal saja dikomunikasikan dengan kedua pihak berkonflik,” tegas Leo Ahas.

     

    Kepala BPPBD NTT, Paul Manehat menyampaikan, pihaknya tetap berupaya untuk menyelesaikan masalah tapal batas antardaerah yang disengketakan selama ini. Sedangkan untuk pembentukan DOB di wilayah perbatasan antara Matim dan Ngada, akan dikomunikasikan dengan instansi teknis.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.