• Pembangunan Pariwisata Sikka Tertinggal dari Daerah lain
• Roby-Romanus, Kebut Penyusunan RPJMD Kabupaten Sikka
• Bupati dan Wakil Bupati Sikka akan Bekerja secara Profesional
• Mendagri Dukung Belu dan Malaka jadi Daerah Tujuan Wisata
• Moratorium Pengiriman TKI Sudah Sangat Mendesak

ENDE, FLOBAMORA.NET - Wacana untuk merasionalisasi ASN oleh Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat, termasuk Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya.

Ditemui di Ende, Jumat (1/4), Gubernur Lebu Raya mengatakan, terkait dengan wacana rasionalisasi oleh Mentri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ditanggapi positif jika yang dilakukan atas nama efisiensi. Namun demikian dia juga berharap agar perlu dipikirkan dampak jika benar rasionalisasi dilakukan.

"Rasionalisasi tentu boleh. Kita tidak bisa melarang kalau demi dan atas nama efisiensi. Tapi ini adalah urus bangsa dan tidak sekadar buat kita harus memikirkan dampak dari rasionalisasi tersebut," ujar Lebu Raya.

Dia mengatakan, sekarang ini banyak yang mencari pekerjaan susah setengah mati, setelah bekerja lantas harus terkena rasionalisasi. Ini bisa membawa gejolak di tengah masyarakat khususnya ASN bersama keluargnya.

"Bayangkan jika orang sudah berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dan kini harus masuk dalam daftar orang yang dirumahkan. Ini yang saya katakan harus melihat dengan dampaknya," kata Lebu Raya.

Dia menuturkan, jika memang diberlakukan rasionalisasi maka yang teutama bukan karena pikiran kita semata tertuju pada kalkulasi ekonomi tetapi harus lebih menyeluruh dan memikirkan hal yang besar menyangkut dengan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat terutama para Pegawai Negeri Sipil.

"Pemangkasan tersebut memang  akan menghemat belanja pemerintah untuk pegawai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, sekali lagi perlu dipikirkan dampak lanjutan jika jutaan orang harus dirumahkan," ujarnya.

Sementara itu ditanya soal apakah ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terimbas dengan kebijakan Kementrian Aparatur Sipil negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan pemangkasan pegawai dirinya tidak secara tegas menjawabnya.

Kepada media ini dia hanya mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pendataan ASN yang ada di NTT dari setiap jenjang tingkat pendidikan dan selanjutnya langkah apa yang akan dibuat belum disebutkan.

"Kita segera lakukan pendataan, berapa yang tamat SD, yang tamat SMP, SMA atau Sarjana. Usia kerjanya sudah berapa tahun," kata Lebu Raya.

Dia dengan tegas mengatakan secara pribadi menghormati akan dilakukannya rasionalisasi atau pemangkasan ASN namun lebih dari itu dia memberi awasan untuk mengantisipasi dampak dari semuanya itu.***

TAG:
• politik