• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 20 Mei 2018

     

     
    Home   »  Opini
     
    Tenaga Kerja Nusa Tenggara Timur di Era MEA
    ALBERT VINCENT REHI | Jumat, 15 April 2016 | 20:36 WIB            #OPINI

    Tenaga
    Ilustrasi

     

    MENELISIK kondisi ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur (NTT) sangatlah tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, dalam kondisi yang sama dengan karakteristik lapangan kerja yang dualistic (formal dan informal), tingkat pengangguran yang cenderung tinggi dan kualitas tenaga kerja yang rendah.

     

    Kualitas tenaga kerja dicerminkan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki seseorang. Kualitas yang tinggi jika dipadukan dengan penggunaan teknologi yang sesuai akan mengarah pada produktivitas yang tinggi pula. Dalam pasar tenaga kerja di NTT sendiri, tingkat partisipasi angkatan kerja tidak cukup tinggi dan berfluktuasi. Setiap 100 orang yang aktif di pasar kerja 73 diantaranya bekerja sedang sisanya 27 orang adalah pencari kerja atau pengangguran.

     

    Pengangguran terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja serta kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Keadaan yang demikian menyebabkan banyak penduduk NTT memilih untuk bekerja di sektor informal dibandingkan sektor formal.

     

    Hal ini sangat irasional karena orang cenderung memilih pekerjaan yang kurang produktif dan tanpa perlindungan sosial dibandingkan dengan pekerjaan yang produktif dan dengan jaminan sosial yang memadai. Dampaknya adalah bahwa banyak masyarat NTT lebih memilih bekerja di luar negeri.

     

    Tingkat pendidikan dan keahlian angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga masih rendah. Prosentase rata-rata tingkat pendidikan angkatan kerja yang tidak sekolah dan tidak/tamat SD sebesar 65,89% atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 63,91%.

     

    Kondisi rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian angkatan kerja ini berpengaruh terhadap lambatnya penyerapan tenaga kerja dari Sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan ke sektor-sektor lainnya. Sebagian besar tenaga kerja yang terserap hanya merupakan tenaga kerja informal dengan keahlian yang rendah. Dengan demikian di masa mendatang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui sektor pendidikan, baik itu sektor pendidikan formal maupun sektor pendidikan informal yang berorientasi pada peningkatan keahlian.

     

    Menyadari situasi yang akan melemahkan perekonomian masyarakat NTT, maka perlu ada tindakan yang harus segera dilakukan untuk menekan penggunaan tenaga kerja dari luar daerah. Peningkatan kualitas tenaga kerja dirasa sangat perlu dilakukan, mengingat, beberapa point di atas merupakan faktor yang memperburuk keadaan masyarakat. Jika tidak segera diatasi maka tidak dipungkiri suatu saat tenaga kerja dari NTT tidak dapat bersaing di pasar tenaga kerja lokal maupun nasional bahkan internasional. Akibatnya, terdapat banyak pengangguran yang akan berdampak pada buruknya kondisi perekonomian wilayah NTT.

     

    Upaya pemerintah dan masyarakat sudah banyak dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Namun belum dapat menekan tingginya tingkat pengangguran. Rendahnya kualitas tenaga kerja masih menjadi hal penting yang harus dibenahi. Keadaan ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan penyedia kerja dan rendahnya keahlian akan berdampak pada lambannya peningkatan produktivitas kerja. Perusahaan mempunyai tujuan optimalisasi produksi sedangkan tenaga kerjanya tidak dapat mendukung kebijakan perusahaan menyebabkan perusahaan tidak dapat mengembangkan dirinya.

     

    Perlu campur tangan banyak pihak untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintah misalnya, perlu memberikan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan guna peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Pemerintah harus lebih menekankan pencapaian di bidang pendidikan formal, sebab pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan keterampilan pekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pula pendapatan pekerja.

     

    Banyak hasil penelitian yang menunjukkan hubungan korelasi yang positif antara tingkat pendidikan dengan produktivitas kerja. Melalui data dari BPS menunjukkan ada hubungan yang positif antara tingkat pendidikan pekerja dengan produktivitas yang dihasilkannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula produktivitasnya.

     

    Selain peningkatan pendidikan dan keterampilan, pemberian kesempatan kerja juga perlu dilakukan agar pekerja dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam bekerja. Dengan kesempatan kerja yang terbuka luas, seseorang dapat menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya secara maksimal. Dengan demikian, rasa percaya diri dengan sendirinya akan tumbuh karena pengalaman kerja tersebut. Semakin tinggi pengalaman kerja maka tingkat keahliannya pun semakin baik. Dan pada akhirnya, meningkatkan produktivitas kerja.

     

    Kondisi ketenagakerjaan di NTT masih sangat memprihatinkan, dilihat dari tingginya tingkat pengangguran karena ketidaksesuaian tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan perusahaan dan rendahnya upah akibat minimnya produktivitas.

     

    Pendidikan dan keterampilan merupakan human capital dalam pasar kerja, oleh karena itu tenaga kerja di NTT perlu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan.Selain pendidikan dan keterampilan, produktivitas tenaga kerja juga didukung oleh tingkat gizi dan kesehatan, serta etos kerja.Dan secara teori di NTT sudah menyalahi aturan yaitu salah satunya mereka mempunyai pekerja dibawah umur padahal anak – anak dibawah umur itu seharusnya dibekali oleh ilmu pengetahuan dan keterampilan.

     

    Hadapi MEA

    Sebetulnya kondisi ini sama dan sebangun dengan apa yang dihadapi Indonesia saat ini, ketika  pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015. Ada tiga persoalan seputar ketenagakerjaan di Indonesia  yang menjadi perhatian bersama, antara lain kesempatan kerja yang terbatas, rendahnya kualitas angkatan kerja, dan tingginya tingkat pengangguran.

     

    Terbatasnya kesempatan kerja membuat belum tertampungnya seluruh pencari kerja yang ada, baik yang baru menyelesaikan pendidikan, pengangguran dan yang ingin bekerja kembali.

    Adapun rendahnya kualitas angkatan kerja terlihat dari sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada 2014 di mana tenaga kerja yang pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar masih dominan mencapai mencapai 46,9%. Kemudian tingginya tingkat penggangguran berdasarkan data BPS hari ini mencapai 7,4%.
    Pemerintah diharapkan untuk menyusun peta perencanaan dan pengelolaan ketenagakerjaan di Tanah Air sebagai upaya mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.

    Berdasarkan pengalaman yang ditemui banyak tenaga kerja yang sekolah setinggi mungkin namun begitu tamat tidak bekerja dan pada akhirnya bekerja apa saja.

     

    Indonesia sudah merdeka 69 tahun namun hingga saat ini pemerintah belum mampu memberikan kepastian lapangan kerja bagi seluruh anak bangsa. Ini adalah realitas sehari-hari yang kita hadapi dan semua punya kewajiban untuk membuat kebijakan nyata guna memberikan kontribusi bagi dunia ketenagakerjaan di Tanah Air. Sekaranglah saatnya berbenah diri dan menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan kompetitif.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.