• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 19 Juli 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Mendagri bisa Berhentikan Bupati Lembata
    ALBERT VINCENT REHI | Sabtu, 16 April 2016 | 10:49 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Mendagri
    Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan

     

    KUPANG, FLOBAMORA.NET - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa memberhentikan Eliaser Yantje Sunur dari jabatannya sebagai Bupati Lembata bila terus melakukan perbuatan melawan hukum setelah diberikan sanksi dan kajian dari tim Dirjen Otonomi Daerah ke daerah itu.

     

    Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan menyampaikan ini menjawab pertanyaan Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda pada acara Musrenbang tingkat Provinsi NTT di Kupang, Kamis (14/4) lalu.

     

    Ferdinandus Koda pada kesempatan itu menyampaikan soal hubungan yang tidak harmonis antara Bupati Yance, demikian Eliaser Tjanje Sunur biasa disapa dengan lembaga dewan. Dimana hingga saat ini bupati belum menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dalam sidang paripurna dewan.

     

    Selain itu sudah setahun lamanya, Bupati Yance tidak mengikuti sidang paripurna yang digelar DPRD Lembata.

     

    Tidak hanya itu, lanjut Ferdinandus, pengelolaan birokrasi juga tidak ditata secara bagus. Ini berkaitan dengan mutasi para pejabat di lingkup sekretariat daerah (Setda) Lembata. “Ada pejabat yang baru menjabat empat bulan, langsung dimutasi ke jabatan lain,” katanya.

     

    Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan meminta masyarakat dalam hal ini DPRD Lembata membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Dirjen Otda. Bila laporan yang disampaikan disertai dengan bukti- bukti menunjukkan ada pelanggaran terhadap aturan pemerintahan, akan diberikan sanksi.

     

    “Kita akan panggil untuk diberikan sanksi berupa mengikuti training selama sebulan untuk mempelajari sistim pemerintahan dan UU terkait lainnya,” ujar Djohermansyah.

     

    Lebih lanjut dia menjelaskan, jika tetap melakukan perbuatan yang sama, Dirjen Otda akan terjunkan tim ke Lembata untuk melakukan kajian. Hasil kajian itu akan dibuatkan rekomendasi untuk diambil kebijakan lebih lanjut. Bahkan ancaman yang diambil cukup berat yakni memberhentikanya dari jabatan sebagai bupati.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.