• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 22 Juli 2018

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Quo Vadis, Kerja Sama NTT-Jawa Tengah ?
    ALBERT VINCENT REHI | Selasa, 26 April 2016 | 12:53 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Quo
    Penandatanganan MoU antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya disaksikan Presiden Joko Widodo, Sabtu 20 Desember 2014 di Kupang.

     

    KUPANG, FLOBAMORA.NET - Kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) di Bidang Perikanan dan Kelautan belum terealisasi. Hingga saat ini masih dalam proses pembahasan.

     

    Sabtu, 20 Desember 2014 lalu menjadi sebuah momentum bersejarah bagi NTT. Dihadiri Presiden Joko Widodo, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur NTT Frans Lenbu Raya menandatangani nota kesepahaman kerja sama atau MoU di bidang itu.

     

    Harapan agar potensi perikanan dan kelautan di NTT benar-benar memberei nilai ekonomi bagi dawerah ini membuncah. Tidak main-main Jateng, akan mengalokasikan Rp1 triliun dari APBD-nya untuk mewujudkan kesepakatan kerja sama tersebut.


    "Dana sebesar itu akan digunakan untuk membantu mengoptimalkan potensi perikanan yang dimiliki Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama budi daya rumput laut, perikanan tangkap, dan pembuatan garam rakyat," kata Ganjar saat itu.

     

    Pemprov Jateng, kabarnya telah melakukan survei awal dan memandang NTT memiliki potensi perikanan yang sangat besar untuk bahan baku produksi dan industri. Demikian pula potensi rumput laut untuk budi daya dan sangat mendukung untuk dibangun pabrik pengolahan langsung di daerah ini.


    Ketersediaan bahan baku yang banyak menjadi prasyarat untuk kontinuitas pabrik pengolahan tersebut menjadi obyek incaran, bahkan telah ada komunikasi untuk kerja sama pengelolaan.


    "Lumayan kalau potensi perikanan tangkap di daerah berbasiskan kepulauan itu terdiri dari potensi lestari 388,7 ton per tahun," katanya.


    Misalnya, jumlah ikan yang mempunyai nilai ekonomis di wilayah Perairan NTT cukup besar, adalah ikan pelagis yakni tuna, cakalang, tenggiri, layang, selar, dan kembung. Sementara ikan demersal antara lain kerapu, ekor kuning, kakap dan bambangan serta komoditas lainnya ialah lobster, cumi-cumi dan kerang darah.Bahkan sebelumnya (tahun 2013), perikanan tangkap berjumlah 104.827 ton, dengan kontribusi pendapatan sebesar Rp1.074 triliun lebih.


    Tahun 2014, jumlah perikanan tangkap 19.511 ton dengan nominal pendapatan Rp199 miliar. "Dari jumlah tangkapan di atas, produk olahannya diekspor ke USA, Jepang, Thailand dan Timor Leste. Untuk mendukung produktifitas tangkapan nelayan, tahun 2013, diberikan sarana penangkapan ikan," katanya.


    Selain periakan tangkap, juga dikembangan perikanan budi daya terdiri dari budidaya laut seluas 5,870 Ha dengan potensi produksi dapat mencapai 51.500 ton/tahun. Lalu, budidaya air payau 35,455 Ha berupa udang dan bandeng dengan potensi produksi dapat mencapai 36.000 ton per tahun, dan budi daya air tawar, yakni kolam 8,375 Ha.


    Pada tahun 2013, produksi rumput laut di NTT sebanyak 1,3 juta ton basah atau setara dengan 600 ribu ton kering. Bila dikonversi ke rupiah, maka produksi rumput laut tersebut senilai Rp1,8 triliun.


    Potensi rumput laut yang demikian besar ini, sangat memungkinkan dibangun pabrik pengolahan rumput laut langsung di NTT. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

    "Untuk pembuatan garam, Pemprov Jateng akan membantu teknologi pembuatan garam rakyat, dan bisa membuka akses pasar bagi garam rakyat yang dihasilkan petani garam di NTT," kata Ganjar.

     

    Kni, setelah hampir dua tahun MoU itu ditandatangani, belum ada tindaklanjutnya. Menurut Gubernur Lebu Raya, terkait kerja sama dimaksud, sejauh ini baru sekedar dilakukan penandatanganan nota kesepahaman/kontrak kerja sama.

     

    "Terkait kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jateng soal perikanan, hingga saat ini masih dibahas karena itu baru MoU, sehingga perjanjian kerja samanya nanti setelah pembahasan secara teknis," ujar Lebu Raya pekan lalu.

     

    Lebu Raya menjelaskan, MoU bersifat umum untuk mengikat kedua belah pihak terkait hal kerja sama, sementara mekanismenya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama. Secara teknis kira-kira mekanismenya seperti apa saja, itu semuanya nanti akan dibahas dalam sebuah perjanjian kerja sama.

     

    Lebu Raya mengatakan, jika perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak sudah diteken maka tentu kerja sama di bidang Perikanan dan Kelautan ini sudah bisa direalisasikan.

     

    "Ini kan urusan dua provinsi, dan tidak sekedar urus kerja sama. Kita punya potensi ikan sehingga bagaimana kita pikirkan agar Jateng mau berinvestasi membangun kolam karena mereka juga punya kepentingan," pungkas Lebu Raya.

     

    Sangat disayangkan jika hingga kini perkembangan kerja sama kedua daerah ini masih belum direalisasikan dan proses kerja sama ini masih dalam pembahasan.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.