• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 20 Mei 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    PT SAP Distributor Resmi Kartu Sakti
    ALEX | Sabtu, 04 Juni 2016 | 09:32 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    PT
    Ilustrasi

     

    ENDE, FLOBAMORA.NET - Polemik seputar distribusi Kartu Sakti yakni KIP, KIS, dan KIH di tengah masyarakat yang gencar dilakukan  sekarang ini di Kabupaten Ende yang ditengarai dilakukan atas nama sebuah partai politik mendapat tanggapan dari koordinator distributor Kartu Sakti dari PT Satria Antaran Prima (SAP) Kabupaten Ende, Don Bosco M Wangge.

    Ditemui di kediamannya, Jumat (3/6) Wangge secara tegas membantah bahwa penyaluran Kartu Sakti yang salah satunya KIP adalah liar. Dia menyebutkan mekanisme dan aturan sudah dijalankan dengan benar sesuai dengan surat perintah dari Perusahaan PT SAP sebagai pemenang tender pengadaan dan distributor KIP untuk melakukan distribusi KIP di Kabupaten Ende.


    "Kami sudah lakukan sesuai dengan surat arahan dari perusahaan di mana pembagian KIP dilakukan langsung ke rumah penerima yakni para siswa yang nama, alamat, dan nama orang tua sudah tertera," ujarnya.

     

    Dia menejelaskan, dalam surat tersebut tidak dicantumkan harus berkoordinasi dengan bupati selaku kepala wilayah namun hanya kepada camat, lurah atau desa serta RT/RW. Sebagai pelaksana lapangan hanya menjalankan perintah perusahaan sesuai dengan surat perintah pendistribusian.


    Dia menuturkan, untuk itulah camat dilibatkan dalam hal ini, namun cuma dilakukan secara simbolis kepada beberapa siswa dan selanjutnya perwakilan PT SAP yang melakukan distribusi.


    Mantan Bupati Ende ini lebih jauh juga membantah dengan tegas distribusi KIP ini dilakukan untuk kepentingan politik khususnya berhubungan dengan partai Perindo sesuai dengan isu yang beredar di tengah masyarakat.

     

    “Soal ini tidak ada keterkaitan dengan Partai Perindo, ini murni dari PT SAP dan mereka hanyalah "karyawan" yang bekerja menyalurkan KIP,” tandasnya.


    Dia lalu menjelaskan mengapa dirinya terlibat dalam urusan distribusi KIP guna menjawabi pertanyaan masyarakat yang mengatakan  dilakukan oleh Perindo. Disebutkan, tanggal 5 Mei 2016 dia diundang oleh Direktur PT SAP, Budiyanto Dharmanto ke Kupang untuk membicarakan distribusi KIP.


    "Kebetulan Dirut tersebut adalah salah satu pengurus Pusat Perindo. Dan kami yang diundang adalah para Ketua DPC se-NTT. Ini hanya untuk mempermudah penyaluran saja. Pada saat itu kami diberitahu untuk menjelaskan kepada penerima bahwa ini KIP berasal dari pemerintah dan kami menang tender untuk pengadaan dan distribusi saja," katanya lagi.

     

    Dan dalam pertemuan tersebut, sambung dia, juga dijelaskan untuk tidak mengaitkan dengan partai atau membawa nama partai atau menggunakan atribut partai. Dan hal itu sudah dilakukan.


    Dia juga menyayangkan instansi terkait yang tidak melaporkan pelaksanaan KIP kepada pimpinan wilayah dan juga tentang distribusi yang dilakukan oleh PT SAP sehingga apa yang dilakukan distributor KIP dianggap liar.

    "Surat dari Dirjen Dikti tertanggal 5 Mei 2016 sudah dikirim ke masing-masing instansi terkait dalam hal ini PPO.Kami dapat tembusan. Mengapa pimpinan wilayah tidak tahu, mestinya mereka melaporkan hal itu. Apakah karena ketidaktahuan pimpinan karena kesalahan dinas maka kami disebut liar?," tanya dia.

    Berkaitan dengan pendistribusian KIP sekali lagi Don Wangge mengatakan sudah sebagian besar didistribusikan dengan jumlah siswa penerima terbanyak dari Kecamatan Wewaria, Nangapanda  menyusul Wolowaru. Kepada mereka langsung diserahkan uang yang sudah diisi dalam amplop masing-masing dimana untuk SD Rp 500 ribu per tahun, SMP Rp 700 ribu dan untuk SMA/SMK Rp1 juta per tahun.


    Dia lalu menjelaskan KIP bisa dikembalikan apabila nama yang tercantum sudah menikah, meninggal dunia, atau  alamat tidak jelas, ata tidak mau bersekolah lagi.


    "Di Desa Golulada banyak ditemukan penerima sudah menjdi TKI, sementara di Maukaro penerima banyak yang sudah tidak ada di tempat. Karena ketika saat pencatatan dulu mereka tercatat sebagai pengungsi dan sekarang kembali ke Pulau Palue dan alamatnya tidak jelas," imbuhnya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.