• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 18 Juli 2018

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Alih Fungsi Lahan Pertanian di NTT Memprihatinkan
    ALBERT VINCENT REHI | Senin, 06 Juni 2016 | 10:58 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Alih
    Ilustrasi sawah

     

    KUPANG, FLOBAMORA.NET - Maraknya alih fungsi lahan pertanian di NTT melecut keprihatinan DPRD setempat. Untuk menyelamatkan lahan tersebut sudah diajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi NTT.

     

    Anggota Komisi II DPRD NTT dari Fraksi PDIP, Patris Lali Wolo kepada wartawan di Kupang, Senin (6/6) menjelaskan, soal pengalihan fungsi lahan pertanian ini telah disampaikan dalam rapat gabungan komisi dewan dengan agenda membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi NTT.

     

    Menurutnya, kehadiran Perda dimaksud sangat dibutuhkan dalam rangka perlindungan terhadap lahan pertanian guna meminimalisasi pengalihan fungsi lahan pertanian di daerah ini.

     

    “Maraknya pengalihan lahan pertanian berkelanjutan di wilayah NTT untuk pembangunan fisik, berdampak pada berkurangnya lahan pertanian serta berkurangnya produktivitas hasil pertanian,” kata Patris.

     

    Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyampaikan, petani di sejumlah daerah di wilayah NTT, telah menjual lahan pertaniannya ketika terdesak kebutuhan ekonomi.

     

    Dampaknya, para petani tidak lagi memiliki lahan untuk bercocok tanam. Hal ini akan mengakibatkan pengangguran serta kemiskinan. Sehingga Ranperda perlu dijadikan Perda untuk mengatasi pengalihan fungsi lahan pertanian dimaksud.

     

    Patris menuturkan, Ranperda tentang perlindungan lahan pertaninan pangan berkelanjutan, dikonstruksi berdasarkan dua alasan yaitu urgenitas dan empiris.

     

    Dia mengatakan, urgenitas karena lahan pertanian itu merupakan sumber kehidupan bagi para petani. Alasan empiris karena adanya kecenderungan 0, 40 persen dari lahan pertanian telah dialih fungsikan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan fisik.

     

    Dia menegaskan, kehadiran Perda ini bukan untuk melarang saja tapi juga membatasi masyarakat agar tidak menjual lahan pertanian untuk dialih fungsi, tapi memberdayakan dengan memberikan insentif bagi para petani.

     

    “Untuk hal ini harus diatur secara tegas bagaimana alih teknologi, menyediakan faktor- faktor produksi pertanian bagi masyarakat supaya bertani menjadi sektor yang diminati. Pasalnya, akhir- akhir ini masyarakat khususnya para pemuda tidak lagi berminat menjadi petani,” tandas Patris.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.