• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 26 September 2018

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Gubernur NTT akan Konsultasikan Penggunan Dana Desa untuk Perumahan
    ALBERT VINCENT REHI | Selasa, 07 Juni 2016 | 22:25 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Gubernur
    Gubernur NTT, Frans Lebu Rayaa dan Kadis PU Andre w.Koreh menyaksikan Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora menandatangani MoU tentang pembagunan perumahan di NTT

     

    KUPANG, FLOBAMORA.NET - Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menyatakan akan mengkonsultasikan  dengan  Pemerintah Pusat terkait Penggunaan Dana Desa untuk pemugaran perumahan masyarakat pedesaan.

     

    Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur menanggapi anjuran para bupati dan wakil bupati yang menghadiri Rapat  Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kupang, Selasa (7/6).

     

    Lebu Raya menguraikan, dalam waktu dekat akan menyurati Kementerian terkait dengan tembusan kepada Presiden agar Dana Desa tidak hanya diperuntukan membangun infrastruktur pedesaan tetapi juga dapat dipergunakan oleh masyarakat tidak mampu untuk memugar rumahnya agar menjadi Rumah Layak Huni (RLH).

     

    Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTT bersamaan dengan program Desa Mandiri Anggur Merah, telah menjalankan Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT). Masing-masing desa/kelurahan penerima dana, dianggarkan dana sebesar Rp. 50 juta untuk lima rumah.

     

    “Filosofi dari program ini adalah semangat gotong royong dan partisipasi aktif dari para penerima sehingga masyarakat juga terlibat dalam semangat pemberdayaan,” jelasnya.

     

    Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT, Andre Koreh, menjelaskan, ada sekitar 190.960 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-NTT dari kurang lebih 3,4 juta RLTH di seluruh Indonesia sesuai data yang diperbaharui Tahun 2015.

     

    Dia memaparkan, sesuai kajian tim Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) NTT, RLH versi NTT khususnya untuk masyarakat pedesaan berukuran 7 m2 x 9 m2, setengah tembok, beratap seng dengan dinding dari bebak atau bambu serta berlantai semen.

     

    “Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun rumah tipe tersebut sekitar Rp. 30-40 juta. Satker Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT dalam tahun 2016 berencana merehab  2.000 unit rumah dengan dana stimulant Rp. 15 juta per rumah,” ujarnya.

    Terkait pembangunan perumaan ini, para bupati dan wakil bupati yang hadir pada acara tersebut secara senada meminta Gubernur NTT agar mengusulkan kepada Pemerintah Pusat terkait penggunaan Dana Desa untuk membantu pemugaran dan pembangunan perumahan layak huni khususnya bagi masyarakat tidak mampu karena anggaran APBD Kabupaten/Kota sangat terbatas

     

    “Dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis (Juknis) dari Alokasi Dana Desa, item tersebut tidak diperkenankan. Padahal Dana Desa merupakan salah satu sumber kekuatan desa untuk kehidupan  masyarakat yang lebih layak,” kata Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Aloysius Kobes.

     

    Menurutnya,  data yang dirilis Kementerian Sosial RI ada sekitar 30.046 RTLH di TTU, yang artinya dalam lima tahun Pemerintah setempat harus menganggarkan dana untuk membangun sekitar 6.000-an Rumah Layak Huni setiap tahunnya.

     

    Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Paul V.R Mella juga mengharapkan agar Dana Desa dapat membantu masyarakat membangun rumah yang layak. Menurutnya, dari sekitar 484.000 jiwa penduduk TTS, masih ada sekitar 48 % kepala keluarga (KK) yang  menghuni RTLH.

     

    “Karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi yang telah menganggarkan bantuan P2LDT. Kami juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat demi percepatan kesejahteraan masyarakat  TTS,” urainya pada kesempatan tersebut.

     

    Sesuai data dari Pokja PKP NTT, Kabupaten TTS,Belu dan Malaka memiliki RTLH yang sangat tinggi yakni lebih dari 15.000.

     

    Dalam acara tersebut ditandatangani nota kesepahaman bersma (MoU) antara Gubernur dan Bupati dan Walikota se-NTT tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Provinsi NTT.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.