• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 26 April 2018

     

     
    Home   »  Pemilu
     
    Dana Pilkada Gubernur NTT Rp 339 Miliar Lebih
    ALBERT VINCENT REHI | Selasa, 14 Juni 2016 | 15:13 WIB            #PEMILU

    Dana
    Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno

     

    KUPANG, FLOBAMORA.NET - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan dana pilkada gubernur dan wakil gubernur NTT 2018 sebesar Rp 339. 384.040.658.

     

    Kebutuhan anggaran pilkada gubernur dan wakil gubernur NTT 2018 lebih besar dari pilkada gubernur dan wakil gubernur pada 2013 lalu yakni Rp 144.214.877.886.

    Ketua KPU NTT Maryanti Adoe menyampaikan, anggaran sebesar itu untuk proses pelaksanaan tahapan pilkada yang dimulai 2017. Sedangkan pra tahapan pilkada yang dilakukan 2016 dibutuhkan dana sebesar Rp 579.200.000.


    "Kami sudah rapat bersama dengan Biro Keuangan Setda NTT dan kebutuhan anggaran sudah kami sampaikan kepada Biro Keuangan," kata Maryanti saat rapat bersama dengan para pimpinan DPRD NTT di Gedung Kantor DPRD NTT, Selasa (14/6).


    Pilkada gubernur dan wakil gubernur NTT 2018 dilaksanakan serentak dengan 10 kabupaten di NTT. Namun, kebutuhan anggaran pilkada bupati-dan wakil bupati ditanggung oleh masing-masing kabupaten.


    Sesuai prediksi KPU, bahwa kebutuhan dana pilgub 2018 cukup besar karena adanya penambahan satu kabupaten yakni Malaka, penambahan 13 kecamatan, 3.351 desa, dan 1.179 Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPU juga memprediksi sebanyak 3,5 juta pemilih yang ikut memilih saat pilkada 2018.


    Selain itu, yang menyebabkan naiknya anggaran pilkada gubernur dan wakil gubernur karena terjadi peningkatan biaya honorarium panitia ad hoc, adanya peningkatan harga satuan barang, dan jumlah pasangan calon peserta pemilu yang bisa berjumlah tujuh paket.


    "Kami juga prediksi ada tujuh paket yakni lima dari partai politik dan dua dari calon perseorangan," kata Maryanti.


    Maryanti juga berharap agar pemekaran wilayah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tidak dilakukan menjelang pilkada karena akan berimplikasi pada kebutuhan anggaran.


    Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno menambahkan kebutuhan anggaran pilkada gubernur dan wakil gubernur 2018 yang diusulkan KPU akan dibahas di tingkat komisi bersama pemerintah.


    "Setelah ini akan dibahas di tingkat komisi bersama pemerintah. Pembahasan ini penting dilakukan untuk menyikapi usulan KPU sebagai penyelenggara pemilu," kata Anwar.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.