• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 19 Juni 2018

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Masalah Waduk Lambo Harus Diselesaikan dengan Pendekatan Budaya
    ALBERT VINCENT REHI | Jumat, 17 Juni 2016 | 13:08 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Masalah
    Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan , Patris Lali Wolo

     

    KUPANG, FLOBAMORA.NET -  Pemerintah Nagekeo diminta untuk menyelesaikan persoalan pembangunan waduk Lambo di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan menggunakan pendekatan budaya dan kearifan lokal.

     

    Permintaan tersebut disampaikan Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan , Patris Lali Wolo kepada wartawan di Kupang, Kamis (16/6).

     

    Patris berharap, Pemerintah Nagekeo tidak menggunakan pendekatan represif dalam menyelesaikan masalah tanah. Bila pemerintah menggunakan pendekatan tersebut, bisa saja memunculkan sikap tidak simpatik dari masyarakat, terutama pemilik lahan.

     

    Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menjelaskan beberapa hari lalu tokoh masyarakat dan tokoh adat atau pemangku adat Desa Rendu Butowe, kecamatan Aesesa Selatan menemui Bupati Nagekeo. Mereka menunjukkan sikap positif terhadap program pemerintah untuk membangun waduk Lambo dengan delapan pernyataan sikap. Hal ini menjadi catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah untuk merealisasikan program presiden.

     

    “Kehadiran sebuah waduk apalagi dalam skala besar sangat penting dalam menjawabi kebutuhan air baku untuk manusia dan ternak serta penyangga pertanian, termasuk untuk mengairi pencetakan sawah baru di Maby seluas kurang lebih enam hektar. Juga menjadi salah satu objek wisata. Karena itu pemerintah dan dewan mendukung dan mengapresiasi sikap tokoh masyarakat dan tokoh adat,” kata Patris.

     

    Anggota Komis II DPRD NTT ini menuturkan, Pemerintah Nagekeo harus memperhatikan soal prosedur penyelesaian lahan untuk pembangunan waduk Lambo, lebih baik menggunakan pendekatan budaya dan kearifan lokal yang dianut masyarakat selama ini. Jika persoalan sudah tuntas, pemerintah menindaklanjutinya dengan survei dan mengukur luas lahan yang dibutuhkan.

    Tahap ikutannya, lanjut Patris, pemerintah harus menjelaskan secara detail tentang dampak positif dan negatif bila lahan mereka dibangun waduk. Jika lokasi waduk mencakup padang penggembalaan dan atau lahan pertanian milik masyarakat, pemerintah harus membayar ganti rugi atau mencari lahan lain sebagai pengganti. Apapun sikap yang diambil pemerintah harus juga mendengar secara langsung seperti apa kemauan warga pemilik lahan.

     

    “Kita harapkan Pemerintah Nagekeo dalam waktu dekat sudah bisa selesaikan masalah tanah waduk Lambo. Sehingga rencana Presiden melakukan peletakan batu pertama dimulainya pembangunan waduk Napunggete di Kabupaten Sikka pada Desember 2016, bisa dilakukan bersamaan dengan waduk Lambo,” tandas Patris.

     

    Dia menambahkan, sikap Pemerintah Nagekeo yang dituntut cepat menyelesaikan masalah tanah dimaksud agar program yang telah ditetapkan tidak pindah ke daerah lain. Soal nama tidaklah terlalu penting asalkan waduknya dapat dibangun. Pasalnya, program pembangunan waduk itu bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.