• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 20 Oktober 2019

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Kabupaten Ende Masih Mendapat Opini WDP
    ALBERTUS VINCENT REHI | Selasa, 26 Juli 2016 | 11:26 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Kabupaten
    Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT Dewi Ciantrini

     

    KUPANG, FLOBAMORA.NET - Kabupaten Ende masih mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKP) Tahun Anggaran 2015.

     

    Demikian siaran pers BPK Perwakilan NTT yang diterima Flobamora.net , Selasa (26/7), terkait hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2015.

     

    Penyerahan laporan hasil periksaan tersebut sudah dilakukan Kamis pekan lalu di Kupang oleh Kepala Perwakilan BPK Dewi Ciantrini kepada Ketua DPRD Ende Herman Yoseph Wadhi dan Bupati Marselinus Y.W Petu.

     

    Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT Dewi Ciantrini dalam sambutannya pada kesempatan itu mengatakan, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dalam rangka memenuhi UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang  pemeriksaan, pengolahan dan tanggung jawab keuangan Negara dan UU Nomor 15  tahun 2006 tentang BPK.

     

    “BPK menghargai berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ende dalam rangka perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Atas laporan keuangan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian,” katanya.

     

    BPK, sambungnya, mengharapkan Pemerintah Kabupaten Ende dapat meningkatkan pengelolaan keuangannya di masa mendatang dan memperoleh opini yang lebih baik, serta senantiasa menggunakan sebesar-besarnya keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

     

    Adapun hal yang dikecualikan antara lain, pertama, persediaan, yaitu nilai yang tersaji dalam neraca  belum masuk persediaan dari hasil pembelian dana JKN pada Puskesmas dan persediaan pada BKBKS dari hibah Provinsi NTT.

     

    Kedua, asset tetap, diantaranya asset tetap pada Dinas PPO belum diiventarisir serta asset tetap pada lima SKPD lainnya belum selesai diinventarisasi.

     

    Ketiga,  asset lain-lain tuntutan perbendaharaan dan tuntuta ganti rugi  sebesar Rp 1,05 miliar merupakan tanggung jawab pengeluaran dan sisa UUDP tahun-tahun sebelumnya yang belum diselesaikan.

     

    Keempat, investasi non permanen yaitu dana dan ternak bergulir belum seluruhnya diinventarisasidan disajikan  berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

     

    Kelima, penerimaan dan pengeluaran dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum disajikan dan diungkapkan memadai dalam laporan keuangan.*** 


     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.