• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 16 September 2019

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Tiga Aspek Pengelolaan Pemda Rawan Korupsi
    ALBERTUS VINCENT REHI | Rabu, 10 Agustus 2016 | 21:20 WIB            #NASIONAL

    Tiga
    Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan (keempat dari kiri) saat Rakor dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Kupang, Rabu (10/8)

     

    KUPANG, FLOBAMORA.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, ada tiga aspek pengelolaan pemerintahan daerah (Pemda) yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi yakni bidang perencanaan dan pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pelayanan perizinan.

     

    Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan sampaikan ini di Kupang di sela- sela kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Kupang, Rabu (10/8).

     

    Basaria menjelaskan, salah satu upaya KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yakni dengan menyebarluaskan praktik terbaik (best practice) di pemerintah daerah . Perbaikan tata kelola di ketiga sektor yang rawan korupsi itu diharapkan dapat menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

     

    Selain ketiga hal di atas, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menjadi salah satu hal yang harus mendapat perhatian. Hal ini guna menunjang keberhasilan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.

     

    “Untuk mewujudkan itu, KPK percaya bahwa pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat menjadi salah satu cara untuk mempersempit peluang terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah,” kata Basaria.

     

    Ia menyampaikan, dalam kegiatan rapat koordinasi ini, KPK menghadirkan pemerintah daerah yang telah berhasil membangun tata kelola pemerintahan berbasis elektronik untuk berbagi pengalaman. Misalnya Pemkot Surabaya (E-planning); Pemkab Bogor dan Pemkab Badung (ULP); Pemkot Bogor, Pemkot Denpasar, Pemkab Sidoarjo dan Pemprov Jawa Barat (PTSP).

     

    “Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan inspirasi sekaligus pembelajaran. KPK dan BPKP akan memfasilitasi dan mendampingi pembelajaran ini,” janji Basaria.

     

    Gubernur Frans Lebu Raya mengungkapkan, untuk pertama kalinya NTT memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan Tahun 2015. Pemerintah provinsi berkomitmen terus bekerja transparan dan akuntabel. Pemerintah NTT juga minta dukungan agar para penegak hukum punya perspektif yang sama. Tidak berbeda dalam menafsirkan produk hukum, sehingga tidak menyulitkan dalam pelaksanannya di daerah.

     

    “Perspektif kita telah diubah dari langkah- langkah penindakan kepada upaya- upaya pencegahan. Sifatnya tentu lebih kepada fasilitasi, pendampingan maupun pembinaan. Kami juga percaya jika tidak ada pihak- pihak yang berupaya mencari-cari kesalahan di tengah kerja serius kita,” tandas Lebu Raya.

     

    Staf Ahli BNP2TKI, Dedi Cahyanto menyatakan pentingnya penanganan terintegrasi dalam urusan ketenagakerjaan. NTT sebagai salah satu daerah kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendapatkan perhatian bersama lima provinsi lainnya.

     

    “Bersama 15 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, diminta dukungan untuk mendirikan Unit Layanan Dokumen Terpadu (ULDT) di NTT. Unit layanan tersebut diyakini dapat meminimalisasi praktik-praktik percaloan ketenagakerjaan,” katanya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.