• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 24 Januari 2022

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Diduga Palsukan APBDes, Kades Nele Urung Diadukan ke Bupati Sikka
    VICKY DA GOMEZ | Senin, 22 Agustus 2016 | 15:27 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Diduga
    Ilustrasi

     

     

    MAUMERE, FLOBAMORA.NET – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nele Urung Kecamatan Nele baru-baru ini mengadukan Kepala Desa Nele Urung Yulius Welung atas sejumlah masalah di desa tersebut. Pengaduan yang paling utama yakni dugaan pemalsuan APBDes TA 2016.

    Laporan pengaduan setebal 7 halaman tertanggal 25 Juli 2016, ditandatangani Ketua BPD Fransiskus Noven, Wakil Ketua BPD Alphonsa Eufemia Asri, dan seorang anggota BPD atas nama Maria Grasiana. Surat pengaduan ditembuskan antara lain kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sikka, Camat Nele, Kapolres Sikka, Kajari Maumere, Inspektur Kabupaten Sikka, Kepala BPK Provinsi NTT, dan Kepala Kantor Pemerintahan Desa.

    Dalam laporan pengaduan tersebut, BPD Nele Urung menulis ada tindakan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan karena keputusan dan kebijakannya di luar prosedur dan mekanisme, sehingga diduga telah melakukan pemalsuan dokumen APBDes Desa Nele Urung Tahun Anggaran 2016.

    Dugaan pemalsuan APBDes ini terkait beberapa program kegiatan yang tidak pernah dibahas bersama BPD, tetapi kemudian muncul setelah dokumen APBDes yang diundangkan. Atau sebaliknya, yang sudah dibahas bersama BPD malah dihilangkan dalam dokumen APBDes. BPD menyebut program-program itu sebagai program siluman.

    Salah satu contohnya yakni pengadaan motor Vixion dengan harga Rp 30 juta, dan motor dinas Kepala Desa. Pengadaan dua kendaraan ini tidak pernah dibahas bersama BPD, tetapi justeru muncul di dokumen APBDes. Diduga anggaran pengadaan kendaraan ini mendapat persetujuan dari Kasubag Keuangan Kantor Pemerintahan Desa. Kini dua kendaraan tersebut sudah diadakan pada 27 Juli 2016.

    Contoh lain, ungkap BPD, dalam pembahasan program pembangunan rabat jalan sebelah selatan Lapangan Werupiret, tetapi dalam dokumen APBDes kegiatan sudah dialihkan ke sebelah selatan Kantor Camat, di mana hinbgga saat ini tidak diizinkan oleh pemilik tanah, namun dipaksakan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

    “Dengan demikian kami menyim[ulkan bahwa Kepala Desa bersama Sekretaris Desa telah melakukan pemalsuan dokumen APBDes sekaligus telah melakukan pembohongan terhadap masyarakat Desa Nele Urung,” demikian antara lain surat pengaduan BPD.

    Selain itu, terungkap dalam surat BPD bahwa Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa secara tertutup melakukan pembelian terhadap barang dan jasa untuk pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tim TPKD tidak pernah dilibatkan sedikit pun dalam urusan dengan program atau kegiatan yang mestinya menjadi tanggung jawab mereka.

    BPD juga merilis bahwa setiap kali pencairan dana desa baik yang bersumber dari APBD Sikka maupun APBN, hingga saat ini tidak pernah dilakukan rapat pelaksanaan kegiatan. Masing-masing kepala seksi dan kepala urusan tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah mengetahui jelas arus keluar masuk dana desa.


    Ada dugaan kuat Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Umum yang merangkap Bendahara Desa memanfaatkan jabatan Kepala Desa yang diduga tidak tahu membaca dan menulis.

    BPD juga menyertakan pengadukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Nele Urung yang sampai sekarang belum menerima honor dan operasional. BPD sudah menanyakan kepada Bendahara Desa namun yang bersangkutam nejawab dana belum dicairkan. Jawaban ini sangat meragukan karena desa-desa lain sudah membayar hak-hak Panitia Pilkades.

    Kepala Kantor Pemerintahan Desa Robertus Ray mengakui telah menerima surat pengaduan dari BPD Nele Urung. Sebagai tindak lanjutnya, dia akan memanggil semua pihak yakni BPD dan Kepala Desa serta perangkat desa untuk dimintai klarifikasi.

    “Hari ini (Senin, 22/8, Red) saya keluarkan surat panggilan kepada BPD, Kepala Desa dan semua perangkat. Saya minta mereka datang ke kantor pada hari Rabu (24/8) untuk klarifikasi. Ini sifatnya masih pembinaan, mungkin perlu ada keterbukaan antara dua institusi ini,” terang Robertus Ray yang dihubungi via telepon selular.

    Sebelumnya, pasca dilantik sebagai Kepala Desa Nele Urung, terendus kabar Yulius Welung menggunakan ijazah palsu untuk mengikuti proses pencalonan kepala desa. Dia memasukan ijazah Paket C Tahun 2007 ke Panitia Pilkades.

     

    Data di Bagian Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sikka, mengungkap bahwa nama Yulius Welung tidak pernah tercatat sebagai peserta ujian Paket C di tahun itu. Bahkan namanya tidak pernah ada di setiap tahun pada program ujian Paket C.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2022 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.