• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 26 Agustus 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Pokja Putuskan Lelang Paket Proyek Jembatan Soapoa Gagal
    VICKY DA GOMEZ | Sabtu, 03 September 2016 | 17:57 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Pokja
    Ilustrasi

     

    MAUMERE,FLOBAMORA.NET – Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Sikka akhirnya memutuskan gagal lelang Paket Proyek Pembangunan Jembatan Soapoa di Desa Bhera Kecamatan Mego. Keputusan ini menyusul sanggahan rekanan terkait dugaan tindakan pelanggaran terhadap Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
           

    Direktur PT Dirgahayu Kadim Gomel melayangkan sanggahan yang memuat lima poin sanggahan. Perusahaan ini menyimpulkan Pokja telah melakukan pelanggaran terhadap Perpres 70/2012 yakni penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Perpres 70/2012 dan dokumen lelang, adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat, dan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP.
           

    Ketua Pokja III ULP Gregorius Geovany bersama Sekretaris Ruslan dan Anggota Theresia Klara Nini, telah menjawab sanggahan sesuai perintah regulasi. Pada bagian akhir jawaban sanggahan, Pokja pun menyatakan dengan jelas Proyek Pembangunan Jembatan Soapoa gagal.
           

    “Berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 83 ayat 1h kami menyatakan bahwa Pelelangan Paket Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Soapoa dinyatakan gagal,” tulis Pokja dalam jawaban sanggahan.
           

    Pasal 83 ayat (1h) Perpres 70/2012 menyebutkan Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/PemilihanLangsung gagal apabila sanggahan hasil Pelelangan/Pemilihan Langsung dari peserta ternyata benar. Sebelumnya, Gregorius Geovany sudah mengakui adanya kekeliruan yang dilakukan Pokja III dalam menetapkan masa sanggah.
           

    Perpres 70/2012 Pasal 81 ayat (2) menyebutkan surat sanggahan disampaikan kepada Pokja ULP untuk pelelangan seleksi umum paling lambat 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang. Ternyata Pokja menggunakan asumsi yang bertentangan dan melanggar Perpres 70/2012, dan hanya menetapkan dua hari saja.
           

    Terhadap keputusan gagal lelang paket proyek ini, Kadim Gomel memberikan aspresiasi atas keberanian Pokja ULP mengakui kesalahan dan kekeliruan yang telah melanggar Perpres 70/2012. Dia berharap, fakta ini bisa menjadi pembelajaran bagi Pokja lainnya, agar benar-benar menerapkan ketentuan dan prosedural sebagaimana regulasi.

    Meski demikian, Kadim Gomel sebenarnya mengaku kecewa dengan kinerja dan profesionalisme Pokja ULP. Dia mendesak agar seluruh personil Pokja ULP ini diganti saja sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi penyedia barang/jasa yang mengikuti proses pelelangan di Kabupaten Sikka.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.