• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 13 November 2018

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Kontras: Rancangan KUHP-KUHAP Sangat Toleran kepada Penjahat
    ANA DEA | Senin, 03 Maret 2014 | 07:25 WIB            #NASIONAL

    Kontras:
    Dok/Web: Ilustrasi

     

    Jakarta, Flobamora.net - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sangat toleran kepada penjahat.

    "Kami sangat keberatan sekali dengan bagian 'pemaaf' ini. Kami menilai rancangan ini sangat toleran dengan penjahat," ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar di Kantor KontraS, Jakarta, Minggu (2/3/2014) kemarin.

    Dalam rancangan itu disebutkan:

    "Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (pasal 11 ayat 3)."

    juncto

    "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan peraturan, tidak dipidana (pasal 31)." 

    "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan, tidak dipidana (pasal 32)." 

    Haris mengatakan argumentasi yang tertuang dalam pasal-pasal itu kerap digunakan berbagai institusi dan atasan pelaku. Dengan demikian, mereka tidak mendapatkan hukuman dan dampaknya, korban pun tidak mendapat pemulihan.

    "Jadi meskipun membunuh, mengambil tanah lain, tidak dipidana. Ini kan berarti aturannya berkontribusi membebaskan para pelaku kejahatan," imbuh Haris.

    Sebaliknya, dia mengatakan bagian yang lain justru memudahkan pemidanaan (kriminalisasi) terhadap warga negara yang masuk dalam yurisdiksi KUHP dan KUHAP kelak. Beberapa pasal itu, kata Haris, di antaranya pasal pidana penodaan agama, pasal pidana kritik terhadap presiden, dan pasal ancaman terhadap keamanan negara.

    Dengan demikian, KontraS meminta DPR dan pemerintah menunda pembahasan rancangan KUHP dan KUHAP. Menurutnya, DPR dan pemerintah sebaiknya fokus pada urusan pemilu.

    "Sebaiknya diserahkan pada pemerintahan selanjutnya pascapemilu," ujar dia.

     


     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.