• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 26 Agustus 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Hak Rekanan Belum Dibayar, Pembangunan SCC Bakal Terkendala
    VICKY DA GOMEZ | Kamis, 06 Oktober 2016 | 12:07 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Hak
    Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sikka, Siflan Angi

     

    MAUMERE,FLOBAMORA.NET – Pembangunan Sikka Convention Centre (SCC) atau Gedung Serba Guna di atas bekas bangunan Kantor Bupati Sikka di Jalan Ahmad Yani bakal terkendala. Pasalnya, hingga sekarang pemerintah setempat belum membayar hak rekanan sesuai temuan BPKP.
           

    Informasi ini terungkap di ruang paripurna DPRD Sikka, Selasa (4/10), dalam agenda pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Sikka tentang Ranperda APBD Perubahan 2016. Adalah Ketua Fraksi Partai Nasdem Siflan Angi yang mempersoalkan hal ini.
           

    “Saya mengingatkan kepada pemerintah agar dinas teknis terkait dalam hal ini Dinas PU (Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Red) untuk melihat kembali dokumen bangunan pertama. Dinas PU jangan berpura-pura tidak tahu bahwa pembangunan Kantor Bupati lama ada masalah berdasarkan temuan BPKP,” tutur Siflan Angi.
           

    Siflan Angi mengaku mendapatkan dokumen dari rekanan yang mengerjakan bangunan Kantor Bupati Sikka lama. Menurut data Flobamora.net, Pembangunan Kantor Bupati Sikka lama itu dikerjakan oleh PT Sarana Utama Permai jo PT Alam Flores. Proyek dengan sistem multiyears ini dialokasikan dari pemerintah pusat dengan dana sebesar Rp 18.658.000.000 melalui Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) dan Dana Penguatan Infrastruktur Pembangunan Daerah (DPIPD) 13.808.000.000.
           

    Data dari rekanan berdasarkan temuan BPKP, kata Siflan Angi, bahwa besi dari bangunan Kantor Bupati Sikka lama itu masih menjadi hak rekanan yang mengerjakan bangunan tersebut. Dalam temuannya, BPKP merekomendasikan agar Pemkab Sikka harus membayar hak dari rekanan sebesar Rp 3,03 persen. Siflan Angi tidak menominalkan persentasse yang dia utarakan.

    Dengan kondisi ini, hemat Fraksi Partai Nasdem, sebelum dilakukan pengerjaan Pembangunan SCC di atas bekas pembangunan Kantor Bupati Sikka lama, maka pihak pemerintah harus menyelesaikan masalah utang piutang dengan rekanan sebelumnya. Jika pemerintah tidak melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dengan rekanan sebelumnya, fraksi berpendapat pemerintah telah menciptakan masalah hukum dengan rekanan sebelumnya.

    “Fraksi (Partai Nasdem) meminta kepada pemerintah agar sebelum rekanan sekarang mengerjakan bangunan SCC perlu pemerintah selesaikan secara persuasif dengan pihak rekanan pertama, guna meminimalisir intrik-intrik dengan pihak rekanan pertama atau dengan pihak lainnya,” ungkap Wakil Ketua Komisi III ini.

    Direktur PT Sarana Utama Permai Andry Asaleo yang dihubungi melalui ponsel belum mau memberikan keterangan terkait persoalan ini. Melalui pesan singkat, dia menjawab bahwa seluruh masalah tentang hal ini sudah dia kuasakan kepada Marianus Moa, salah seorang pengacara yang berpraktik di Kabupaten Sikka. Marianus Moa sendiri belum menjawab pesan singkat yang dikirim Flobamora.net.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.