• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 21 Agustus 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Pejabat Sementara PDAM tidak Berhak Mengangkat Kepala Bagian
    VICKY DA GOMEZ | Sabtu, 22 Oktober 2016 | 08:57 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Pejabat
    Sekretaris Fraksi PKP Indonesia DPRD Sikka Faustinus Vasko

     

    MAUMERE,FLOBAMORA.NET – Pejabat Sementara Direktur PDAM Sikka memiliki kewenangan terbatas karena dia bukanlah seorang direktur definitif. Karena kewenangan terbatas itulah maka Pejabat Sementara tidak berhak mengangkat Kepala Bagian dalam jabatan struktural di lingkup PDAM Sikka.
           

    Pernyataan ini dikedepankan Fraksi PKP Indonesia, Kamis (20/10), menyikapi Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Orgainsasi dan Kepegawaian PDAM Sikka. Pada Ranperda ini ditambah lagi struktur Kepala Bagian Hubungan Langganan, yang sebelumnya pada Perda 8/2009 hanya Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan dan Kepala Bagian Teknik.
           

    “Perda Nomor 8/2009 menyebutkan Direksi dibantu oleh Kepala Bagian. Pengangkatan Kepala Bagian ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Nah, bagaimana mungkin seorang Pejabat Sementara mengakat seorang Kepala Bagian, sementara Pejabata Sementara tersebut tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan?” tanya Fraksi PKP Indonesia.
           

    Direksi PDAM Sikka, diangkat oleh Bupati Sikka dengan dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan setalah yang bersangkutan memenuhi persyaratan. Hingga saat ini Direksi PDAM Sikka masih lowong. Bupati Sikka lalu mengangkat Pejabat Sementara dengan masa tugas enam bulan, namum kemudian diperpanjang terus hingga berkali-kali.
           

    Bertolak dari kondisi ini, Fraksi PKP Indonesia mendesak agar Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM Sikka ditunda pembahasannya hingga adanya Direktur Definitif PDAM. Namun upaya fraksi ini gagal, karena Pansus Ranperda bersama pemerintah menyetujui pembahasan.

    Fraksi PKP Indonesia kemudian berupaya untuk menjegal agar Ranperda tersebut dipending dulu penetapannya. Lagi-lagi upaya fraksi ini gagal, karena pada Kamis (22/10), Ranperda ini pun ditetapkan menjadi Perda, menyertai penetapan APBD Perubahan 2016.
           

    Fraksi PKP Indonesia menilai ada hal yang aneh ketika Bupati Sikka tetap memperpanjang jabatan Pejabat Sementara yang semestinya hanya enam bulan saja. Fraksi ini menyitir seolah-olah jabatan Pejabat Sementara ini adalah abadi, dan karena itu regulasi yang menyebutkan pengngkatan pejabat sementara berlaku paling lama enam bulan hanyalah sebuah aturan yang tidak perlu ditegakkan.

    “Hal ini mengandung konsekuensi hukum yang sangat besar, namun diabaikan oleh Bupati Sikka sebagai pemilik modal,” ketus Sekretaris Fraksi PKP Indonesia Faustinus Vasko.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.