• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 28 Oktober 2020

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    TPDI NTT Dorong Polres Sikka Lidik Proyek Taman Kota
    VICKY DA GOMEZ | Senin, 30 Januari 2017 | 21:04 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    TPDI
    Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah NTT Meridian Dewanta Dado

     

     

    MAUMERE,FLOBAMORA.NET – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah NTT Meridian Dewanta Dado menduga Proyek Pembangunan Taman Kota Maumere terindikasi kejahatan lingkungan. Lembaga ini mendorong Polres Sikka melakukan penyelidikan atas proyek ini.
           

    Menurut Meridian Dado, sebetulnya mudah bagi Polres Sikka menggelar proses penyelidikan dan penyidikan proyek ini. Hemat dia hanya dengan melacak keberadaan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) serta Izin Lingkungan.

    Jika PT Gading Landscape Maumere selaku kontraktor pelaksana tidak memiliki Amdal atau UKL-UPL serta izin lingkungan, maka hal itu nyata-nyata merupakan suatu tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    “Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Selanjutnya pada pasal 109 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar,” urai Meridian Dado.

    Secara yuridis, katanya, izin lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu, lanjut dia, izin lingkungan harus ada terlebih dahulu sebelum penerbitan oizin usaha.

    Dia menambahkan Polres Sikka juga harus melacak apakah izin usaha dari PT Gading Lanscape Maumere pada awal pendiriannya telah dilengkapi dengan izin lingkungan tersebut. Sebab menurut Pasal 111 ayat (1) disebutkan bahwa pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi izin lingkungan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar.

    Selain kitu dia juga memberikan apresiasi kepada Pansus DPRD Sikka yang sedang bekerja mendalami masalah ini. Meridian Dadi meminta Pansus DPRD semakin memperuncing temuan-temuan dugaan tindak pidana lingkungan hidup atau pun indikasi tindak pidana lainnya dalam Proyek Taman Kota Maumere.

    Semua itu, kata dia, demi penegakan hukum dan keadilan di mana kelak DPRD Sikka akan berada bersama-sama masyarakat untuk mendorong Polres Sikka mempercepat proses hukum kasus ini.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.