• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 20 September 2021

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Pendukung Antero Desak Batalkan Pilkada Flotim
    VICKY DA GOMEZ | Senin, 20 Februari 2017 | 15:42 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Pendukung
    Pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Flotim Antero (Antonius Doni Dihen dan Theodorus Marthen Wungubelen) saat melakukan aksi demonstrasi di kantor KPU Flotim, Senin (20/2)

     

     

    LARANTUKA,FLOBAMORA.NET – Kurang lebih 100 orang pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Flotim Antonius Doni Dihen dan Theodorus Marthen Wungubelen (Antero) mendatangi Kantor KPU Flotim dan Sekretariat Panwaslih Kabupaten Flotim, Senin (20/2). Mereka mendesak agar Pilkada Flotim dibatalkan, karena ditemukan sejumlah pelanggaran yang terindikasi sebagai bentuk pidana.
                   

    Massa Antero ini menamakan diri Masyarakat Peduli Demokrasi Flotim. Mereka melakukan aksi demonstrasi pada kantor dua lembaga tersebut. Aksi ini dikawal ketat ratusan aparat keamanan dari Polres Flotim dan Brimob Maumere.
                   

    Pendukung Antero bergerak dari Sekretariat Antero yang terletak di Jalan Sanjuan, Lebao, Kelurahan Sarotari. Dengan puluhan kendaraan roda empat dan roda dua, awalnya mereka ke Kantor KPU di Kelurahan Weri. Setelah itu mereka langsung menuju Sekretariat Panwaslih yang letaknya sekitar 300 meter dari Sekretariat Antero.
                   

    Mulanya dalam surat izin, Masyarakat Peduli Demokrasi Flotim mengajukan rencana aksi ke tiga lokasi. Selain Panwaslih dan KPU, pendukung Antero juga berencana menyampaikan tuntutan ke DPRD Flotim. Entah alasan apa, massa memutuskan tidak lagi ke Kantor DPRD Flotim. Begitu pun rencana semula ke Sekretariat Panwaslih baru ke Kantor KPU akhirnya diubah.
                   

    Para pendukung Antero membawa serta puluhan poster yang berisi kecaman terhadap proses penyelenggaraan Pilkada Flotim. Poster-poster tersebut ditulis tangan dengan spidol. Ada juga tiga buah ornamen semacam kotak suara dibuat dari dos bekas yang dilapisi kertas koran. Bagian luar ornamen kotak suara ini ditempel fotocopy berwarna uang Rp 100.000 dengan gambar wajah Gubernur Frans Leburaya dan istrinya Lusia Adinda Leburaya.
                   

    Setidaknya ada empat orang orator yang berorasi secara gantian di Kantor KPU dan Sekertariat Panwaslu. Mereka mengecam tindakan KPU Flotim yang dituding tidak independen dalam menyelenggarakan Pilkada Flotim. Ada dugaan kuat, KPU Flotim berpihak kepada pasangan calon tertentu.
                   

    Tuntutan pemungutan suara ulanag karena pendukung Antero merekam sejumlah pelanggaran yang terjadi. Dalam selebaran yang disebarkan di saat demonstrasi, Antero mencatat ada sembilan dugaan pelanggaran. Pertama, kunjungan kerja Gubernur NTT Frans Lebua Raya pada hari libur 1 Januari 2017 di Kabupaten Flotim.

     

    Dalam pertemuan yang dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah, para kepala desa, para pendamping anggur merah dan pendamping desa, Frans Lebua Raya mengajak para peserta yang hadir untuk memilih paslon nomor urut 6. Sebagaimana diketahui paslon nomor urut 6 yakni Anronius Gege Hadjon dan Agustinus Payong Boli (Bereun) adalah paket yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.
                   

    Kedua, Penjabat Bupati Flotim Emanuel Kara bersama Sekretaris Daerah Flotim Anton Tonce Matutina melakukan mutasi besar-besaran di minggu terakhir dalam masa kampanye. Pasangan calon diketahui membagikan stiker dan amplop berisi himbauan untuk memilih paslon nomor urut 6, dan diduga amplop tersebut berisi uang. Peristiwa ini tejadi di hampir seluruh kecamatan di Flotim, dimana imbauan terebut ditandatangani oleh paslon nomor utur 6.
                   

    Keempat, diduga beberpa kotak suara yanfg seharusnya berada di Kantor KPU dan badan bawahannya, dipindahkan ke rumah salah satu salah satu tim sukses paslon nomor urut 6 di Kelurahan Weri Kecamatan Larantuka. Kelima, KPPS pada salah satu dsesa di Kecamatan Solor Selatan, mengambil Model C1-KWK dari tangan saksi paslon nomor urut 4 dan tidak mengembalikannya lagi.
                   

    Keenam, KPPS di Desa Kobasoma Kecamatan Titehena, Desa Hurung Kecamatan Adonara Barat, Desa Horowura dan Desa Hoko Horowura Kecamatan Adonara Barat memberikan Model C1-KWK kepada paslon nomor urut 4 dalam bentuk fotocopy.
                   

    Ketujuh, tidak ditemukan amplop bersegel hologram KPU Flotim yang berisi Formulir C1-KWK di TPS 02 Desa Boru Kecamatan Wulanggitang. Kedelapan, ditemukan amplop yang berisi Model C1-KWK tanpa hologram KPU Flotim dan dilem dengan perekat lem biasa di TPS 02 Desa Pululera Kecamatan Wulanggitang. Kesembilan, ditemukan Model C1-KWK yang ditulis dengan pensil di TPS 04 Desa Boru Kecamatan Wulanggitang.
                   

    Dari berbagai temuan permasalahan ini, paslon Antero menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, Panwaslih Flotim harus segera merekomendasikan kepada KPU Flotim agar segera menghentikan proses penghitungan dan rekapitulasi surat suara terutama di tingkat kabupaten. Jika tidak dilakukan maka massa Antero akan menduduki kantor KPU Flotim.
                   

    Kedua, mendesak Panwaslih Flotim segera mempidanakan pelanggaran Pilkada Flotim. Ketiga, mendesak KPU Flotim untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan yang terindikasi bermasalah.
                   

    Keempat, kotak suara yang berpindah dari Kantor KPU Flotim ke rumah oknum bernama Emil Diaz adalah bukti konspirasi antara penyelenggara dengan pasalon calon tertentu maka Pilkada Flotim harus dibatalkan.
                   

    Pantauan wartawan, di saat para orator sedang berorasi di depan Kantor KPU Flotim, lima perwakilan massa bertemu dengan komisioner. Begitu pun yang terjadi di Sekretariat Panwaslih. Usai bertemu dengan komisioner dan pengawas, para utusan ini enggan memberikan keterangan kepada pers. Mereka beralasan semua tuntutan Antero sudah disampaikan melalui selebaran yang dibagikan kepada publik.
                   

    Sebelum mengakhiri aksi demonstrasi, massa Antero meminta Ketua Panwslih Flotim Rofinis Kopong berbicara langsung kepada pendukung paslon Antero. Rofinus Kopong akhirnya berbicara tentang bagaimana sebuah proses pengaduan dugaan tindakan pidana Pilkada, dan apa yang harus disikapi Panwaslih terhadap laporan dugaan pelanggaran pada Pilkada.***

     




    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.