• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 28 November 2020

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    KPPS di Ilepadung Bakal Kena Pinalti
    VICKY DA GOMEZ | Sabtu, 25 Februari 2017 | 11:29 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    KPPS
    Jurubicara KPU Flotim Kornelis Abon

     

     

    LARANTUKA,FLOBAMORA.NET – Tekad KPU Flotim menyelenggarakan Pilkada Flotim yang bermartabat sepertinya ternoda dengan ulah KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) pada TPS (tempat pemungutan suara) 01 Ilepadung di Kecamatan Lewolema. Ketua dan anggota KPPS ini bakal kena pinalti untuk penyelenggaraan pemilu selanjutnya seperti Pilgub NTT 2018 mendatang.
           

    Jurubicara KPU Flotim Kornelis Abon yang dihubungi di Kantor KPU Flotim di Kelurahan Weri, Jumat (24/2), menjelaskan masalah di Ilepadung itu membuat KPU Flotim harus mempertimbangkan kembali peran KPPS di TPS tersebut. Karena pada prinsipnya KPU Flotim menginginkan KPPS yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional sesuai regulasi.
           

    “Belajar dari pengalaman di Ilepadung, tentu kami tidak mau ada kecolongan lagi. Tahun depan akan ada pelaksanaan Pilgub NTT, dan tentunya kami akan mempertimbangkan merekrut kembali KPPS di situ,” ujar dia.
           

    Hingga saat ini KPU Flotim belum bisa memastikan apa alasan KPPS pada TPS 01 Ilepadung mengizinkan pemilih ikut mencoblos di tempat itu, padahal EKTP yang digunakan pemilih tidak memenuhi syarat. Kornelis Abon berjanji akan mengklarifikasi lebih lanjut dengan KPPS.
           

    Sejauh ini, kata dia, KPU Flotim baru mendapat penjelasan melalui Ketua PPK Lewolema Arnoldus Hurit Welan saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Flotim, Kamis (23/2). Namun penjelasan tersebut belum menyinggung soal substansi peristiwa yang terjadi di TPS.
           

    Kornelis Abon menduga kesalahan yang dilakukan KPPS itu berangkat dari kurangnya pemahaman penyelengaraan. Untuk lebih mengetahui alasan sesungguhnya maka KPU Flotim akan memanggil KPPS untuk mengklarifikasi kesalahan fataln yang dilakukan KPPS saat pencoblosan, Rabu (15/2).
           

    Terkait pemahaman penyelenggaraan, Kornelis Abon menjelaskan bahwa sebenarnya KPU Flotim sudah melakukan sosialisasi penyelenggaraan kepada semua KPPS dan PPK. Dalam sosialisasi, KPU Flotim juga membuat simulasi seluruh proses penyelenggaraan yang terjadi di TPS dan PPK.
           

    “Sebenarnya kami sudah melakukan sosialisasi di semua kecamatan, melibatkan PPK dan KPPS. Juga dalam beberapa kali rapat kami sering menyampaikan regulasi tentang proses penyelenggaraan,” alasan dia.
           

    Untuk ke depan, katanya, KPU Flotim akan menjadwalkan tahapan sosialisasi dan simulasi yang lebih luas, agar mengeliminir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam proses penyelenggaraan.
           

    Selain kepada perangkat penyelenggaraa seperti KPPS dan PPK, Kornelis Abon mengatakan KPU Flotim juga akan menambah waktu sosialisasi bagi masyarakat, terutama kepada pemilih pemula. Dari kasus yang terjadi di Ilepadung, katanya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga belum memahami proses penyelenggaraan.
           

    Sebagaimana diberitakan, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Flotim, Kamis (23/2), terungkap seorang pastor ikut mencoblos di TPS 01 Ilepadung dengan menggunakan EKTP miliknya. Tindakan ini dianggap melanggar ketentuan, karena alamat domisili pastor yang tertera pada EKTP yakni di Bama. Sepertinya pastor ini mencoblos pada TPS yang berada di wilayah sesuai alamat pada EKTP.
           

    Masalah ini kemudian menjadi serius karena Panwaslih Flotim akhirnya  merekomendasikan kepada Sentral Gakumdu (penegakan hukum terpadu) untuk mempidanakan pastor tersebut bersama KPPS pada TPS 01 Ilepadung.

    Ketua PPK Lewolema Arnoldus Hurit Welan mengatakan ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan, persoalan ini juga sudah disentil. Namun saat itu tidak diperdebatkan karena enam saksi pasangan calon di TPS 01 Ilepadung telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara.

    “Dalam berita acara disebutkan kejadian terebut merupakan kesalahan pencoblosan yang dianggap sebagai kesalahan teknis dan telah diselesaikan di tingkat KPPS sehingga tidak diteruskan ke tingkat atas. Meski demikian surat suara dan suara dari pastor tersebut dianggap sah,” jelas Arnoldus Hurit Welan.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.