• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 30 Maret 2020

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Konsumsi Kunjungan Bupati Sikka di Gera Jadi Temuan Inspektorat
    VICKY DA GOMEZ | Senin, 20 Maret 2017 | 13:34 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Konsumsi
    Bupati Sikka, Yoseph Ansar Rera

     

    MAUMERE,FLOBAMORA.NET – Pada setiap kunjungan kerja dalam daerah, Bupati Sikka dan rombongan sering mendapat jamuan konsumsi dari tuan rumah. Siapa sangka jika kunjungan Yoseph Ansr Rera ke Desa Gera Kecamatan Mego pada Juni 2016 justeru bermasalah. Terungkap dana konsumsi untuk kunjungan tersebut menjadi temuan Inspektorat Kabupaten Sikka.
           

    Temuan Inspektorat ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus yang terbit pada 13 Oktober 2016. Di situ disebutkan ada ketekoran dana Penerimaan Asli Desa (PADes) Gera pada tahun 2016 sebesar Rp 14.940.000.
           

    PADes ini bersumber dari iuran pembangunan desa semester pertama tahun 2016 dari nilai pungutan Rp 5.000/KK/bulan dengan jumlah sebanyak 496 KK. Dana tersebut terhitung sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 saat tim melakukan pemeriksaan.

    Hingga tanggal tersebut, sesuai catatan Darius Wuli selaku bendahara penerimaan dan pengeluran dana PADes, pemerintah desa telah mengeluarkan semua dana untuk membiayai empat pos. Pos yang dimaksud adalah bantuan dana dukung kegiatan US-UN 4 SD dan 1 SMP sebesar Rp 9 juta, kas bon Kades Gera sebesar Rp 4 juta, pembelian ATK Rp 73 ribu, dan biaya konsumsi saat kunjungan Bupati Sikka sebesar Rp 1.867.000.
           

    Tim pemeriksa menemukan penggunaan uang tersebut tidak sesuai rencana penggunaan dana PADes tahun 2016 yang tertuang dalam APBDes TA 2016. APBDes Gera menyebutkan dana PADes 2016 direncanakan untuk membiayai insentif bendahara barang, insentif bendahara pajak desa, insentif tenaga operator desa, bantuan sosial tunai untuk Kapela Woloone, bantuan sosial tunai untuk Kapela Aebara, dan insentif panitia perselisihan tingkat desa.

    Tekor Tiga Tahun Anggaran

    Sebelumnya PADes Gera juga mengalami ketekoran pada TA 2014 dan 2015. Diduga pemanfaatannya tidak transparan dan tidak sesuai rencana yang tertuang dalam APBDes. Dengan demikian terjadi ketekoran tiga tahun berturut-turut. Sementara Kepala Desa Gera Vinsensius Osias Saka sama sekali tidak mau memberikan klarifikasi atas temuan ini.
           

    Data yang dihimpun media ini, PADes 2014 bersumber dari pungutan kepada warga dengan besar Rp 3.000/KK/bulan. Sedangkan untuk 2015 bersumber dari pungutan iuran pembangunan sebesar Rp 5.000/KK/bulan.
           

    Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka menemukan fakta bahwa administrasi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran dana PADes 2014 dan 2015 tidak dibuat oleh bendahara. Baru diketahui bahwa sejak Desember 2015 Kepala Seksi Pajak Desa Gera Veronika Ndoru yang ditunjuk sebagai bendahara penerimaan dan pengeluaran dana PADes telah mengundurkan diri dari perangkat desa dan bendahara.
           

    Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Inspektorat yang diterbitkan 13 Oktober 2016 , instansi pemeriksa ini menerima penjelasan dari aparat desa dan BPD bahwa akumulasi realisasi penerimaan PADes dua tahun anggaran ini sebesar Rp 36.233.000, dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp 20.987.500. Sehingga berdasarkan perhitungan tim pemeriksa terdapat ketekoran kas desa sebesar Rp 15.245.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

    Inspektorat menilai penyebabnya adalah tidak adanya prosedur dan mekanisme yang ditetapkan Kepala Desa Gera dalam pengelolaan dana PADes. Selain itu Kades Gera dinilai lalai karena tidak mengendalikan pengelolaan keuangan PADes 2014 dan 2015. Kades Gera justeru tidak memberikan klarifikasi atas temuan ini.
     

    Atas ketekoran kas desa pada tiga tahun anggaran ini, Inspektorat merekemondasikan kepada Camat Mego agar memerintahkan Kades Gera selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan desa untuk segera mempertanggungjawabkan dan menyetor uang ke rekening kas desa paling lambat 30 hari setelah diterimanya LHP. Total dana yang harus dikembalikan yakni sebesar Rp 30.185.500. ***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.