• Percepat Pembangunan Infrastruktur, Pemprov NTT akan Gandeng Badan Usaha
• Tahun 2017, Bank NTT Dapat Laba Rp 246 Miliar
• Menteri ESDM Resmikan 21 Pembangkit Listrik Energi Terbarukan
• Lebu Raya Minta Garuda Terapkan Harga Tiket Murah
• Penerbangan Kupang-Dili-Darwin Bangun Konektivitas Internasional

KUPANG,FLOBAMORA.NET–Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Ibrahim Agustinus  Medah pekan lalu meminta Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman mengalokasikan 3.000 embung atau 10 persen dari program nasional 30 ribu embung di tahun 2017. Namun, jumlah itu belumlah cukup jika satu desa hanya dibangun satu embung.

Idealnya, satu dusun satu embung karena kondisi topografi NTT yang berbukit-bukit. Jika dibuat waduk maka dibutuhkan biaya yang besar dan lahan yang luas jika dibandingkan dengan pembangunan embung, maka akan membutuhkan biaya yang tidak terlalu besar dan juga tidak mengganggu lahan milik masyarakat di dusun-dusun.

“Kalau dibuat waduk, biaya besar dan butuh lahan besar. Kalau embung, maka tidak terlalu mengganggu lahan di dusun,” kata Medah di Kupang, Jumat lalu.

Ia menjelaskan, saat ini sudah ada embung, namun jumlahnya belum cukup. Selain itu, embung dibangun di punggung bukit sehingga daerah tangkapan airnya tidak terlalu besar. Semestinya embung-embung dibangun di dalam sungai-sungai kering sehingga daerah tanggkapan airnya luas. "Jika hal itu dilakukan maka sepanjang hujan airnya tertampung di situ. Jadi setiap 200 meter satu embung di dalam sungai tersebut,” kata Medah.

Menurutnya, jika embung dibangun di sungai-sungai kering, semua air hujan yang tumpah akan tertampung dan tinggal dialirkan ke lahan pertanian. Bisa juga menggunakan hidrolik untuk dipompa ke atas gunung. Jika hal itu dilakukan maka membangun embung tidak terlalu mahal tetapi sangat efektif, karena air hujuan yang turun seluruhnya tertampung di dalam embung.

Ia menjelaskan, NTT mempunyai potensi pertanian yang luar biasa dan ekonomi ada di sektor pertanian, sayangnya belum dikembangkan secara maksimal. Inilah yang menyebabkan NTT dilanda kemiskinan, oleh kaerna itu, memasuki suksesi pilgub NTT, masyarakat harus memilih gubernur yang mampu mengangkat ekonomi berbasis pertanian ke permukaan. Masyarakat tidak bisa memilih gubernur yang biasa-biasa saja yang tidak bisa mengangkat potensi alam naik ke permukaan.

Masyarakat dan semua stakeholder di NTT harus memahami bahwa NTT saat ini dalam kondisi kritis. Jumlah petani terus menurun, lahan pertanian semakin sempit, impor bahan pangan dari luar daerah semakin banyak, apalagi 80 persen APBD NTT berasal dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak mampu mengangkat potensi NTT seperti pertanian, termasuk peternakan, perikanan dan kelautan.

“Karena itu harus dinaikkan ke permukaan untuk menggerakkan ekonomi NTT yang kemudian bisa menerobos masalah kemiskinan tadi. Oleh karena itu, siapapun gubernurnya harus mampu mengangkat ini ke permukaan. Tidak bisa normatif saja,” kata Ketua DPD I Partai Golkar NTT itu.

Ia menambahkan, sampai saat ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih normal-normal saja. Belum melakukan gebrakan yang luar biasa untuk mengangkat potensi pertanian NTT. Maka tak heran NTT masih berada di peringkat ketiga daerah termiskin di Indonesia.***

TAG:
• ekonomi