• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 16 September 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Gapensi Tantang DPRD Sikka tidak Intervensi Proyek Pokir
    VICKY DA GOMEZ | Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Gapensi
    Sekretaris Gapensi Sikka Paulus Papo Belang

     

    MAUMERE,FLOBAMORA.NET – Pokok-pokok pikiran DPRD Sikka yang kemudian dikenal dengan sebutan proyek pokir kini makin ramai dibahas di tengah masyarakat. Sekretaris Gapensi Sikka Paulus Papo Belang menantang DPRD Sikka untuk tidak mengintervensi proses pelaksanaan pokir.
           

    Ditemui di Sekretariat Gapensi beberapa waktu lalu, Papo Belang mengatakan pelaksanaan proyek pokir selama dua tahun ini terungkap banyak masalah. Persoalannya karena anggota DPRD Sikka selaku pemilik pokir terlampau mengintervensi sampai kepada penentuan kontraktor pelaksana.
           

    Dia menyebut misalnya di tahun 2015, proyek pokir pekerjaan drainase dalam kota, persisnya di Jalan Wairklau, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok. Saat itu pejabat lelang dengan kewenangannya sudah memenangkan salah satu kontraktor pelaksana. Tahu-tahunya dibatalkan oleh pemilik pokir, dan oknum anggota DPRD Sikka ini malah menunjuk kontraktor yang lain.

    “Ada rekanan yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk melaksanakan, dan rekanan  yang dimenangkan ini sudah mulai melaksanakan perkerjaan, tetapi akhirnya pekerjaan itu dibatalkan oleh oknum anggota Dewan, dan dia justeru menunjuk rekanannya,” urai Papo Belang mengungkap salah satu contoh kasus proyek pokir yang diintervensi oleh oknum anggota Dewan.

    Setelah dirunut kemudian, ternyata oknum anggota DPRD Sikka ini kembali membuat ulah pada tahun 2016. Proyek pokir miliknya dipapalelekan kepad dua rekanan yang berbeda. Dari rekanan yang pertama dia menerima Rp 10 juta, kemudian dia “menjual” lagi paket pokir yang sama kepada rekanan lain dengan harga Rp 25 juta. Gara-gara perilaku tidak terpuji sebagai papalele, akhirnya rekanan yang pertama terpaksa mencekik leher oknum anggota DPRD Sikka, dan sempat juga menempelengnya.
           

    Karena itu menurut Papo Belang, sesuai dengan regulasi yang diatur, maka DPRD Sikka hanya mengusulkan kepada pemerintah tentang pokok-pokok pikiran yang perlu diproyekkan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan DPRD, kata dia, hanya sampai di situ saja.

    “Setelah DPRD usulkan, pemerintah yang menampungnya, dan pelaksanaan biarkan pemerintah yang urus sesuai mekanisme, DPRD silakan melaksanaan fungsi kontrol. Kalau DPRD ikut terlibat menentukan rekanan, apalagi sampai ada yang ikut melaksanakan dana pokir, maka fungsi pengawasan tidak ada, nanti kewibawaan lembaga DPRD menjadi hilang, baik kewibawaan anggota secara pribadi maupun kewibawaan secara institusi,” ujar dia.
           

    Papo Belang mengingatkan anggota DPRD Sikka selaku pemilik pokir agar di tahun 2017 ini tidak lagi ikut terlibat menentukan rekanan sebagai kontraktor pelaksana. Apalagi dengan embel-embel mematok harga tertentu sebagai fee.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.