• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 19 November 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    NTT Kirim 4.095 Tenaga Kerja Legal ke Luar Negeri
    RISKY R | Jumat, 07 Maret 2014 | 10:52 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    NTT
    Kepala Dinas Nakertrans NTT, Simon S.Tokan

     
    Kupang, Flobamora.net - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans)  Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Simon S.Tokan mengatakan, hingga akhir tahun 2013 lalu, jumlah tenaga kerja dari daerah tersebut yang dikirim secara legal bekerja ke luar negeri sebanyak 4.095 orang.

    Ditemui di Kupang, Jumat (7/3) Tokan menjelaskan,jumlah tersebut dikirim oleh sekitar 64 perusahaan pengerah jasa tenaga kerja yang beroperasi dan tersebar di beberapa kabupaten di provinsi kepulauan itu.

    "Negara tujuan penempatan tenaga kerja itu masih didominasi ke Malaysia menyusul Singapura, Hongkong, Uni Emirat Arab, Oman dan Qatar," katanya.

    Menurutnya, para calon tenaga kerja legal tersebut kebanyak berasal dari
    Kabupaten Kupang 1.931 orang, Sumba Barat Daya 472, Timor Tengah Selatan 398, Belu 285, Sumba Barat 246, dan Kabupaten Ende 147 orang. Sedangkan kabupatebn lain jumlahnya dibawah 100 orang.

    Dia menyayangkan, di tengah banyak perusahaan pengerah jasa tenaga kerja di NTT, pengiriman tenaga kerja secara ilegal masih sangat marak. Bahkan jumlahnya mencapai sepuluh kali lipat dari jumlah yang dikirim legal.

    "Hampir setiap hari pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar masih sulit terpantau terutama yang melalui jalur transportasi laut. Kalaupun ketahuan atau tertangkap, jumlahnya sangat sedikit dibandingkan yang lolos," ujar Tokan yang didampingi Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Paulus L. Kedang.

    Lebih miris lagi, kata dia, pemerintah daerah baru bisa mengetahui apakah tenaga kerja itu dikirim secara ilegal setelah ada masalah.Padahal, Dinas Nakertrans tidak pernah mengurus yang ilegal.

    Dia menjelaskan, pemerintah daerah sejak tahun 2008 lalu melalui Perda Nomor 14 tentang gugus tugas pengamanan pengiriman tenaga kerja yang dilengkapi Keputusan Gubernur NTT nomor 109 tahun 2012 tentang penanggulangan masalah human trafficking, terus berupaya meminimalisir pengiriman tenaga kerja secara ilegal ke luar negeri atau keluar daerah.

    "Ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah ke depan. Pasalnya, masalah penanggulangan dan pencegahan pengiriman tenaga kerja secara ilegal bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi semua komponen masyarakat," paparnya.

    Dia menambahakan, pemerintah tetap mengimbau calon tenaga kerja untuk dikirim ke luar negeri atau daerah secara legal,karena dokumen legal yang dimiliki akan melindungi keberadaan mereka seperti pekerja lainnya.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.