• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 27 Januari 2022

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Sembilan Fraksi Setujui Pembahasan Rancangan APBD Perubahan
    ALBERT VINCENT REHI | Kamis, 14 September 2017 | 20:07 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Sembilan
    Sidang Paripurna DPRD NTT

     

     

    KUPANG, FLOBAMORA.NET - Sembilan fraksi di PRD NTT menerima dan menyetujui Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD NTT TA 2017 dan pengajuan tiga Ranperda untuk dibahas lebih lanjut.

     

    Hal tersebut terungkap dalam pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD NTT TA 2017 dan tiga Ranperda yang telah diajukan pemerintah, Kamis (14/9).

     

    Rancangan perubahan APBD NTT TA 2017 yang diajukan Pemprov NTT, terdiri dari Pendapatan Daerah yang semula sebesar Rp 4,722 triliun lebih mengalami kenaikan Rp 61,218 miliar lebih (1,30 persen), sehingga menjadi Rp. 4.783 triliun lebih. Belanja Daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp. 4.663 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp. 331 miliar lebih (7,11 persen), sehingga menjadi Rp. 4.994 triliun lebih.

     

    Terkait pembiayaan, dalam APBD murni TA 2017, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 122,953 miliar lebih, maka pada perubahan APBD TA 2017 mengalami kenaikan Rp. 290,459 miliar lebih. 

     

    Penerimaan pembiayaan ini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2016 sebesar Rp 282,888 miliar lebih. Pada pos penerimaan pembiayaan yang semula Rp 182,500 miliar lebih maka perubahan APBD TA 2017 berkurang sebesar Rp. 102,96 miliar menjadi Rp. 79,54 miliar.

     

    Terhadap tiga Ranperda yang diajukan Pemprov  NTT, sembilan fraksi DPRD NTT menyampaikan terima kasih atas pengajuan Ranperda tersebut untuk dibahas dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.

     

    Ketiga Ranperda itu masing-masing, pertama, Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di NTT tahun 2017-2037. Kedua, Ranperda tentang Pengelolaan Hasil Hutan bukan Kayu di provinsi NTT. Ketiga, Ranperda tentang Pencabutan beberapa Ketentuan dalam Perda provi si NTT, nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Miberal dan Batu Bara.***


     


    Sumber: Humas Pemprov NTT
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2022 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.