• Ditengah Pandemi Covid-19, Pemprov NTT Bantu Dua Kapal Asing
• Pemprov NTT Tutup Pintu Perbatasan dengan Timor Leste
• Gugus Tugas Covid-19 Lacak Penginapan Tujuh Mahasiswa Asal TL di Kupang
• Supir Rental Pengangkut Mahasiswa TL Jalani Rapid Test
• Trump Peringatkan China Akan Hadapi Konsekuensi atas Wabah Covid-19

KUPANG,FLOBAMORA.NET - Duta Besar RI untuk Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), Sahat Sitorus mengatakan, kerjasama Trilateral antara Indonesia dengan RDTL dan Australia perlu dilakukan secara nyata pada semua sektor termasuk soal perijinan.

“Kerjasama Trilateral itu menyangkut kepentingan tiga negara bertetangga, terutama bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di wilayah perbatasan dan gerbang terdepan dari Negara Republik Indonesia,” kata Sitorus, saat bertemu Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, di Kupang, Rabu (4/10) .

Menurutnya, pertemuan dengan Gubernur Frans Lebu Raya, menjadi penting dalam membangun hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste. Mengingat, NTT merupakan tetangga terdekat negara RDTL dan telah menjalin kerjasama Trilateral.

Sitorus yang baru empat bulan menjabat sebagai Duta Besar RI untuk RDTL itu, menjelaskan kerjasama Indonesia, khususnya NTT dan RDTL di sektor ekonomi, yaitu pariwisata, transportasi, pertanian dan kelautan perikanan perlu dilakukan secara nyata demi kesejahteraan masyarakat di NTT dan Timor Leste. 

"Saya memiliki satu misi untuk berkomunikasi dan melakukan konsultasi dengan Pak Gubernur sehubungan keterkaitan antara NTT dengan Timor Leste sangat dekat. Yaitu adanya kepentingan dan ketergantungan satu sama lain baik di bidang transportasi maupun di bidang ekonomi pada umumnya,” katanya,.

Pihaknya, ujar Sitorus, akan mendorong pelaku bisnis di NTT untuk membuka penerbangan nasional dan internasional.  Dalam waktu dekat ini ada revisi  air agreemen (perjanjian udara) sehingga dapat membuka jalur penerbangan internasional.

Dalam kaitannya dengan lalu lintas manusia melintasi perbatasan (cross border), lanjut Dubes Sitorus, supaya ingat ada hukum internasional harus dilengkapi dokumen pass port. Hal ini untuk meminimalisir adanya masalah keimigrasian yang dapat mengganggu hubungan baik kedua negara.

 "Jadi kita perlu jaga kepentingan yang lebih luas kedepan bagi kedua negara untuk maju bersama. Kami juga mendukung pembangunan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat perbatasan sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo. Intinya kami juga akan dukung semua program Pak Gubernur,” paparnya.

Ia menuturkan, dalam kerangka Trilateral Indonesia, RDTL dan Australia, jangan cuma bertemu tapi lakukan hal konkrit, seperti ada armada bus Damri masuklah dan buka route ke Timor Leste juga  menggelar pelatihan-pelatihan terkait pariwisata.

Ia menambahkan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Timor Leste berupaya untuk memadukan dan mempromosikan program pembangunan Gubernur NTT dengan KBR, dii Timor Leste bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara. Adapun rencana KBRI di Timor Leste, kedepan intinya kerjasama goverment to goverment (G to G). 

Gubernur Frans Lebu Raya, didampingi Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah NTT, Viktor Manek, mengatakan kerjasama  Trilateral selama ini berjalan baik dan secara konkrit perlu dipertajam lagi dengan implementasi sektor-sektor yang telah disepakati bersama antara NTT, RDTL dan Australia.

Terkait  perijinan sebagai persyaratan, kata Lebu Raya,  menjadi hal penting untuk memberikan peluang bagi pelaku bisnis berivestasi, baik di bidang transportasi maupun sektor lainnya.

"NTT memiliki banyak potensi yang dapat nenarik investor. Sektor pariwisata menjadi sektor yang cukup menjanjikan bagi peluang investasi juga sektor kelautan dan perikanan," ucapnya.***