• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 26 Agustus 2019

     

     
    Home   »  Internasional
     
    NTT Tetap Perjuangkan Jatah dari Pengeboran Migas di Blok Masela
    ALBERT R. | Kamis, 12 Desember 2013 | 21:34 WIB            #INTERNASIONAL

    NTT
    Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya

     
    Kupang,Flobamora.net - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terus memperjuangkan
    agar pemerintah pusat memberikan jatah dari pengeboran migas Blok Masela di Laut Arafuru.
    Lokasi Blok Arafuru berada di atas 200 kilometer (KM) dari daratan NTT dan Maluku.

    “Memang kita sedang memperjuangkannya. Kenapa kita berjuang untuk mendapatkan bagian karena
    posisi Blok Marsela berada di luar yurisdiksi dua provinsi baik provinsi Maluku maupun NTT.
    Kita berjuang kepada pemerintah pusat supaya Bapak Presiden bisa mempertimbangkan untuk
    membagi bagiannya ke NTT,” kata Gubernur NTT, Frans Lebu Raya kepada wartawan di Kupang,
    Kamis (12/12).

    Menurutnya,  Blok Masela memiliki luas area kurang lebih 4.291.35 km persegi, terletak di
    Laut Arafura, sekitar 800 km sebelah timur Kupang-NTT, atau lebih kurang 400 km di utara
    Kota Darwin, Australia, dengan kedalaman laut 300 sampai 1000 meter. Sementara jarak blok
    ari provinsi Maluku kurang lebih 300 km.

    Dia mengaku telah mengirim surat ke Jakarta untuk mendapatkan jatah dari pengeboran gas itu
    sejak tahun 2010 lalu.bahkan permintaan tersebut juga sudah menyampaikan hal tersebut
    kepada Presiden SBY saat berkunjung ke Kupang tahun 2011 lalu.tetapi hingga saat ini belum ada
    jawaban dari pemerintah pusat.

    Terkait jatah bagi daerah terdekat dengan lokasi pengeboran, Lebu Raya, mengatakan,
    biasanya daerah yang dekat dengan blok akan diberikan jatah sepuluh persen dari yang ada.
    Untuk mendapatkan jatah sebesar sepuluh persen itu, juga harus membutuhkan dana yang besar.
    Jatah itu akan didapatkan jika pemerintah menempatkan dana disana sebagai penyertaan modal.

    “Kita tetap mencari jalan keluar untuk itu, karena APBD provinsi NTT tentu sulit
    dialokasikan sebagai penyertaan modal dalam urusan itu," ujarnya.*** (Risky)

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.