• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 19 November 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Fraksi Demokrat Kritisi Pemberhentian Kadis Nakertrans NTT
    ALBERT VINCENT REHI | Rabu, 24 Oktober 2018 | 22:16 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Fraksi
    Bruno Kupok

     

    KUPANG, FLOBAMORA.NET - Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT mengkritisi keputusan Giubernur Viktor Bungtilu Laiskodat yang memberhentikan Bruno Kupok, dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.        

    Kritik tersebut tertuang dalam point keempat pandangan umum FPD DPRD NTT saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTT, tahun anggaran 2019 yang dibacakan juru bicara  Reny Marlina Un di ruang rapat DPRD NTT, Rabu (24/10) siang.

    Reny mengatakan, berdasarkan Informasi di sejumlah media, Kadis Nakertrans bertanggungjawab atas persoalan ketenagakerjaan dan transmigrasi itu dianggap tidak sejalan dengan keinginan Gubernur, dimana masih terjadi pengiriman TKI.

    “Fraksi Partai Demokrat sangat memahami bahwa pengangkatan dan pemberhentian pimpinan SKPD adalah hak prerogatif gubernur sebagai kepala daerah,” kata Reny.

    Namun, Demokrat mempertanyakan proses pencopotan Kadis Nakertrans itu. Menurutnya keputusan Gubernur itu berpotensi bertentangan dengan ketentuan yang ada dan hak seseorang.

    Menurutnya, Fraksi Demokrat pada prinsipnya setuju sepenuhnya dan menghormati ranah kewenangan gubernur tetapi dalam ruang kewenangan DPRD yang juga menjadi sarana panyalur aspirasi masyarakat, sikap Gubernur perlu dikeritisi.

    Fraksi Demokrat menilai, lebih elok jika gubernur melakukan tahapan penyelidikan, peringatan serta prosedur-prosedur pencopotan yang seharusnya dijalankan.

    “Fraksi partai Demokrat pantas khwatir bila kondisi ini dapat menjadi preseden buruk dalam membangun birokrasi yang sehat dan kontributif, dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita Bapak Gubernur untuk NTT bangkit dan NTT sejahtar,” ucap Reny.

    Sebagaimana diketahui, Senin 22 Oktober 2018 lalu Gubernur Laiskodat mengumumkan pemberhantian Bruno Kupok dari jabatannya sebagai Kepala Dinas (Kadis) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans).

    Bruno diberhentikan karena dinilai tidak sejalan dengan konsep pemerintahan baru di bawah kepeimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil, Josef A. Nae Soi tentang penghentian sementara pengiriman TKI asal NTT ke luar negeri. ***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.