• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 19 November 2018

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Umat Kristiani Indonesia Kristisi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
    UCAN INDONESIA | Rabu, 31 Oktober 2018 | 21:01 WIB            #NASIONAL

    Umat
    sekolah minggu

     

    JAKARTA - Organisasi-organisasi Kristen di Indonesia mengkritik  keras Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang baru yang mengharuskan izin pemerintah untuk menyelenggarakan Sekolah Minggu, katekese atau kelas-kelas Alkitab.

    RUU “Pesantren dan Pendidikan Keagamaan” menetapkan bahwa untuk mengadakan kegiatan ini, setiap penyelenggara harus memiliki minimal 15 peserta dan mendapat persetujuan dari Kementerian Agama.

    RUU itu diharapkan bisa  mengatur pengajaran agama di sekolah dan ditetapkan pemerintah  akan disahkan tahun depan.

    Pastor Vinsensius Darmin Mbula OFM dari Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia menyebut ketentuan itu sebagai “ancaman” bagi komunitas Kristen.

    “Ketentuan ini membatasi orang Kristen dalam menjalankan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan keagamaan,” katanya kepada ucanews.com.

    “Tanggung jawab utama negara adalah untuk melindungi,  memastikan bahwa setiap agama dapat menyebarkan kegiatan keagamaan  dan tidak mengatur dan membatasi mereka,” katanya.

    Imam, yang juga ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik Indonesia, mengatakan bahwa jika RUU  disahkan  menjadi undang-undang  dapat berpotensi digunakan oleh kelompok garis keras untuk melakukan tindakan intoleran terhadap orang-orang Kristen.

    “Undang-undang  ini akan digunakan oleh kelompok-kelompok intoleran untuk membenarkan kegiatan pelarangan yang mereka klaim tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” katanya.

    Gomar Gultom, sekretaris umum Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI), mengatakan Sekolah Minggu dan katekese adalah kegiatan pendidikan informal sehingga tidak boleh diatur dan diperlakukan sebagai pendidikan formal.

    “Keduanya merupakan bagian dari pelayanan  Gereja untuk anak-anak dan remaja, dan  merupakan bagian dari ibadah kami,” katanya.

    Juventus Prima Yoris Kagoo, ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik  Indonesia, mengatakan bahwa dia mendukung pemerintah untuk lebih memperhatikan pendidikan agama, tetapi ia merasa dalam RUU  ini agak keterlaluan.

    “Pemerintah harus membatasi diri untuk (hanya mengatur) sekolah formal. Untuk kegiatan informal seperti Sekolah Minggu, biarkan Gereja menerapkan standar mereka sendiri,” katanya kepada ucanews.com.

    Petisi online terhadap RUU yang diluncurkan oleh Christianson Change.org telah menarik lebih dari 161.000 tanda tangan, menuntut negara meninggalkan Sekolah Minggu dan kelas katekese.

    Menanggapi kritik tersebut, Ace Hasan Syadzily,  anggota dewan yang turut menyusun RUU  itu, mengatakan bahwa RUU  ini  terbuka untuk diberi masukan, terutama organisasi-organisasi keagamaan.

    “Kami ingin menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan dari masing-masing agama, termasuk Gereja  Katolik dan Gereja Protestan,” katanya pada 27 Oktober.***

     


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.