• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 12 Desember 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT Jadi 37
    ALBERT VINCENT REHI | Selasa, 27 November 2018 | 06:33 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Organisasi
    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing

     
    KUPANG, FLOBAMORA.NET - Tekad  Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Joef Adreanus Nae Soi melakukan perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan pemerintahan lebih efektif dan efisien akan telaksana tahun depan. Dari total sebelumnya ada 48 OPD dirampingkan menjadi hanya 37.

    Rencana tersebut baru dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing pada Siang Paripurna DPRD NTT, Senin (26/11) menyebutkan, terdapat 11 OPD yang akan dilebur dan dihapus, yakni dua biro, satu Sekretariat Korpri serta tujuh Dinas dan tiga Badan.

    “Dari 11 instansi yang dilebur dan dihapus, tiga asisten gubernur dan tiga staf ahli gubernur tidak mengalami perubahan,” kata Polo Maing.

    Sekretariat Daerah terdiri dari tiga asisten, tujuh biro dari sembilan biro sebelumnya dan tiga staf ahli. Dengan demikian dua biro yang dihapus yakni Biro Kesra dan Biro Kerjasama serta satu Sekretariat Korpri.

    Perubahan tatanan perangkat daerah ini, dari 27 dinas dipangkas menjadi 20 dinas. Tujuh dinas yang digabung adalah, Dinas Pendidikan digabung dengan Dinas Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi digabung dengan Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dengan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan gabung dengan Dinas Kearsipan serta Dinas Perindustrian gabung dengan Dinas Perdagangan.

    “Sedangan untuk Badan ada tiga yakni, Bappeda gabung dengan Litbang, Badan Pendapatan gabung dengan Badan Aset Daerah serta Badan Keuangan Daerah,” ujar Polo Maing.

    Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Fredi Kapitan mengatakan, konsekuensi dari pemantaan birokrasi tersebut ada sekitar 240 jabatan juga hilang.

    Ia memastikan, struktur baru itu akan efektif diberlakukan mulai Januari 2019 mendatang, setelah penetapan Perda. Sedangkan Peraturan Gubernur yang sedang dipersiapkan akan memuat uraian tugas masing –masing OPD.***   


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.