• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 12 Desember 2018

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Percepat Pembangunan Infrastruktur, Pemprov NTT akan Gandeng Badan Usaha
    ALBERT VINCENT REHI | Kamis, 29 November 2018 | 17:52 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Percepat
    Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi memnyampaikan materi pada Sarasehan yang diselenggarakan Dinas PUPR Provinsi NTT

     

    KUPANG,FLOBAMORA.NET - Pemerintah Provinsi NTT akan menggandeng badan usah dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan ini.

    Selama ini, menurut Nae Soi, pembangunan infrastruktur dibiayai APBN, ABPD Provinsi dan National Interest Account Program (NIA) yakni program pembangunan infrastruktur non APBN. Selain itu juga ada kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

    “Kerja sama pemerintah dengan badan usaha itu bermacam-macam bisa dimasukan sebagai bentuk investasi dan bisa juga dicicil oleh pemerintah. Jika hal itu tidak dilakukan maka pembangunan infrastruktur kita di NTT tidak akan berjalan dengan baik,” kata Wakil Gubernur NTT, Joseph A. Nae Soi usai acara sarasehan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-73 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2018 dengan tema Infrastruktur Dalam Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Sejahtera di Kupang, Kamis (29/11).

    Nae Soi mengatakan, proses percepatan pembangunan infrastruktur di NTT akan dimulai pada tahun 2019 mendatang.

    “Masukan yang diberikan dalam kegiatan saresehan ini sangat luar biasa dan saya sangat setuju. Dengan demikian dapat membangkitkan kami untuk kerja lebih giat dan terukur. Kita tidak bisa hanya katakan bangkit tapi kerja tidak terukur,” ujarnya.

    Ia menuturkan, sistem cicil yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT dalam percepatan pembangunan infrastruktur yakni dengan melibatkan Sarana Multi Infrastruktur dari Kementerian Keuangan untuk bisa memberikan pinjaman keuangan.

    “ Pinjaman yang mereka berikan ini harus dicicil misalnya untuk jangka waktu 10 atau 20 tahun karena kita bangun sekaligus. Tetapi masih harus mengkajinya. Sebab,m  belum tentu orang yang akan menggantikan kami akan cicil kembali. Oleh karena itu kita harus melihat mencicil itu hanya berlaku lima tahun. Namun kalau itu bersifat investasi maka akan berlangsung terus menerus,” paparnya.

    Kata dia, untuk pembangunan infrastruktur embung, jalan, jembatan dan lain sebagainya pemerintah bisa kerjasama dengan badan usaha dan Presiden Jokowi sudah lakukan hal itu di wilayah Papua. “Kenapa kita di NTT tidak bisa buat seperti itu,”imbuhnya.

    Ia menjelaskan,berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah diterbitkan untuk mempercepat perkembangan program infrastruktur dan meningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam proyek publik.

    “Semua aturan dan kriterianya ada semua. Tapi persoalan sekarang ini apakah kita berani atau tidak. Sekarang kita butuh dana APBN dan DAK yang akan digunakan untuk proses percepatan pembangunan infrastruktur di NTT,” tambah mantan anggota Komisi V DPR RI ini.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.