• Gubernur NTT Resmikan BLK Luar Negeri
• Wabup Djafar akan Gantikan Marsel Petu
• NTT akan Jadi Pemasok Kebutuhan Daging Nasional
• Keterbatasan Bukan Belenggu untuk Jadi Pemenang
• Dekranasda NTT Data Motif Tenun Ikat untuk Hak Paten

KUPANG, FLOBAMORA.NET - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Provinsi NTT berpandangan, empat perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi setempat harus berdiri sendiri karena dinilai mempunyai kedudukan yang strategis  baik di tingkat nasional maupun mencakup kelembagaan di masyarakat.

Keempat perangkat daerah tersebut antara lain; Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pengelola Perbatasan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT.

“Kita minta kepada pemerintah untuk mengkaji kembali agar empat perangkat ini tidak boleh digabungkan dengan perangkat daerah lainnya,” kata juru bicara Fraksi Golkar Provinsi NTT, Gabriel Manek pada pemandangan umum Fraksi Golkar DPRD Provinsi NTT terhadap dua rancangan peraturan daerah masing-masing tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTT 2018-2023 dan perubahan atas peraturan daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi NTT, Rabu (5/12/18) di Gedung DPRD Provins NTT.

Manek mengatakan, Fraksi Golkar mengharapkan agar aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipertimbangkan memangku jabatan struktural agar sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai jenjang jabatan yang disyaratkan dan memperhatikan prinsip the rigth man on the right place.

Selain itu fraksi ini juga menyarankan agar setelah penetapan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah maka gubernur bersama jajarannya ssgera menyesuaikan nomenklatur program/kegiatan lada APBD Provinsi NTT anggaran 2019 dengan susunan perangkat daerah yang baru.

Lebih lanjut kata dia, sehubungan dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, Fraksi Golkar meminta Gubernur dan bersama jajarannya untuk bersinergi dengan program nasional yakni program keluarga harapan (PKH) yang membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia.

Manfaat PKH juga kini mencakup penyandang disahabilitas dan lanjut usia. Dukungan sinergitas terhadap PKH dapat diberikan melalui dana pendamping bantuan PKH baik dari pemerintah Provinsi NTT maupun koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.***

TAG:
• politik