Warning: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/flobamor/public_html/media.php on line 2
Wagub Nae Soi Minta Perkuat Peran Lapas dan Rutan


  • LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 23 Maret 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Wagub Nae Soi Minta Perkuat Peran Lapas dan Rutan
    ALBERT VINCENT REHI | Kamis, 10 Januari 2019 | 07:57 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Wagub
    Wakil Gubernur NTT Joef A.Nae Soi saat menerima petikan memori akhir masa jabatan Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT

     
    KUPANG,FLOBAMORA.NET - Wakil Gubernur NTT, Josef  A. Nae Soi, meminta Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkum HAM) NTT terus meningkatkan kualitas peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau RumahTahanan (Rutan). Karena para penghuninya adalah masyarakat NTT yang sedang menjalani pembinaan.

    “Mereka sebenarnya bukan narapidana tetapi warga binaan. Istilah narapidana itu hanya ada di KUHP yang sebentar lagi akan diubah (sedang dalam pembahasan revisi di DPR,red). Ketika mereka masuk Lapas atau rutan, mereka menjadi warga binaan. Mari kita bekerja sama dan berkoloborasi untuk memberdayakan kembali para warga binaan ini,” kata Nae Soi saat memberikan sambutan pada acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM NTT di Aula Kantor Kemenkun HAM NTT, Rabu (9/1).

    Pejabat lama Yudi Kurniadi, digantikan oleh Achmad Samadan, selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kakanwil Kemenkum HAM NTT. Selanjutnya Yudi Kurniadi diangkat  sebagai Kakanwil Kemenkum HAM Kalimantan Timur. Achmad Samadan adalah pejabat dari Inspektorat Kemenkum HAM RI.

    Menurut Nae Soi, tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Lapas atau Rutan tidaklah mudah. Salah satu bagian dari Kemenkum HAM yang sering disoroti masyarakat adalah bagian (direktorat  jenderal) pemasyarakatan. Direktorat-direktoral  lainnya sudah mengalami perubahan positif yang signifikan dan mendapat pengakuan masyarakat.

    “Direktorat Peratuan Perundang-undangan, Hak Kekayaan Intelektual, HAM serta Administrasi Hukum dan Umum mendapat penghargaan luar biasa. Pelayanan direktorat imigrasi juga semakin mudah, urus paspor sudah hanya dalam hitungan jam. Kita begitu hebat di bidang lain, tapi begitu ada satu aja orang lari dari lapas, penghargaan itu hilang habis, tidak berarti apa-apa,” ungkap mantan dosen Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) tersebut.

    Mantan Penasihat Menteri Hukum dan HAM itu  berharap, kolaborasi Kanwil Kemenkun HAM dengan pemerintah daerah khsusunya dalam kaitannya dengan penguatan peran Lapas  dan Rutan. Ada kesulitan dalam upaya pembinaan warga binaan dapat dikomunikasikan dengan pimpinan daerah. Beliau juga mengajak segenap keluarga besar Kanwil Hukum dan HAM NTT untuk mensukseskan program Pemerintah Provinsi.

    “Misalnya ada kesulitan air minum untuk warga binaan, bisa dikomunikasikan dengan gubernur atau wakil gubernur, agar dicarikan jalan yang terbaik. Warga binaan yang sudah dapat predikat asimilasi bisa diberikan berbagai pelatihan keterampilan  agar dapat membantu mensukseskan program pemerintah daerah. Sekarang kita sedang getol mengembangkan kelor, saya ajak agar lahan-lahan kosong di sekitar lapas dan rutan ditanami kelor karena punya nilai ekonomis yang tinggi,” harap Wagub Nae Soi.

    Menteri Hukum dan HAM dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho meminta agar Kanwil Kemenkun HAM NTT dapat membangun sinerjitas ke dalam serta membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pihak luar.

    Hal ini penting, kata menteri,  untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Sebagai salah  satu dari 10 satuan kerja yang  berprestasi dan dianugerahi penghargaan oleh Wakil Presiden karena menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2018, para aparatur Kemenkum HAM diharapkan dapat semakin memberikan pelayanan yang cepat, bersih dan transparan.

    “Kanwil Kemenkum HAM NTT  dapat mengambil ilmu dari contoh sukses yang ada dan siapkan Satuan Kerja di bawahnya untuk raih predikat WBK dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, red) Tahun 2019. _Reward_ berupa promosi jabatan dan peningkatan renumerasi satu tingkat bagi Satker yang raih WBK dan dua tingkat bagi WBBM telah menanti. Hal ini hanya bisa diraih jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf berperan sebagai agen dalam menumbuhkan zona integritas,” jelas Nugroho.

     


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.