• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 04 Juni 2020

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Media Harus Bisa Bangkitkan Optimisme Rakyat
    ALBERT REHI | Selasa, 31 Maret 2020 | 16:32 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Media
    Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat

     

    KUPANG, Flobamora.net - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat , meminta awak media di daerah itu untuk lebih bijak dalam menulis dan membangkitkan optimisme rakyat di tengah wabah coronavirus.

     “Wartawan itu harus ikut membantu. Jangan tulis orang dalam pengawasan (ODP) Covid-19, itu bikin orang takut. Kalian punya tanggung jawab juga. ODP itu tidak ada apa-apa. Jangan tambah ODP Covid-19. Kalau daerah lain pakai, tidak apa-apa. Tapi di NTT tolong jangan. Cukup tulis ODP saja, jangan tambah ODP Covid-19. Itu nanti bikin orang stres. Padahal orangnya ada baik-baik,” kata  Gubernur Laiskodat di Kupang, Selasa (31/3/2020).

    Ia menjelaskan, ODP itu mungkin orang baru datang dari Jakarta jadi diminta isolasi mandiri dan dicatat sebagai ODP. “Itu biasa tapi kalau kalian tambah ODP Covid-19 maka orang jadi stres. Kalau stres nanti imun  tubuhnya menurun. Kalau kami omong satu lalu kamu bilang dua, kami pusing setengah mati,” ujarnya.

    Gubernur Laiskodat juga dengan tegas menyatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memiliki kewenangan menutup bandar udara (bandara).

     “Bandara tidak boleh tutup; itu kewenangan Pemerintah Pusat dan kita perlu obat-obatan, perlu APD (Alat Pelindung Diri). Karena itu tidak boleh. Karena itu fasilitas yang kita butuhkan untuk kita menangani segala hal. Kecuali kamu punya pesawat sendiri,” tandasnya.

    Menurutnya, Pemda tidak memiliki kewenangan untuk menutup bandara. “Tidak ada kewenangan Pemda untuk menutup bandara. Karantina Daerah juga belum bisa; karena itu kewenangan Pusat,” ujarnya.

    Khusus untuk bencana, lanjutnya, sampai pada darurat sipil, semua merupakan kewenangan Pusat. Pemerintah Daerah ikut keputusan Pemerintah Pusat; karena ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi yang darurat sipil itu negara dan kita mengikuti karena ini satu kesatuan politik dan satu kesatuan hukum,

    “Apa yang diinstruksikan Bapak Presiden, yaitu satu pencegahan antara lain dengan physical Distanting dan Social Distanting. Yang kedua, kita menyiapkan seluruh fasilitas agar apabila terjadi lockdown maka kita mampu melayani masyarakat dengan baik. Uangnya, ruang isolasinya dan seluruh rumah sakit kita siapkan dengan baik,”ucapnya. ***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.