• DPRD NTT Usulkan Tutup PT Flobamor
• Tim SAR Masih Mencari 19 Korban Kapal Tenggelam
• Fraksi DSP Minta Jamkrida dan Bank NTT Utamakan Pemberdayaan UMKM
• AMARA Minta Gubernur NTT Cabut Izin Eksplorasi Tambang di Matim
• Pemprov Diminta Tutup PT. Flobamor Bangkit Internasional

KUPANG, FLOBAMORA.NT - Pemerintah  Provinsi Nusa Teggara Timur (NTT) sedang mendesain atau menyusun skema jangka pendek untuk penanganan masalah sosial ekonomi bagi masyarakat bagi terdampak Covid-19

“ Selain itu, pemerintah merumuskan langkah-langkah dan upaya pemulihan ekonomi masyarakat jika kebijakan sosial safety net dicabut pemerintah pusat,”kata  Koordinator Bidang Pengendalian Dampak Sosial dan Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTT yang juga Kepala Bappelitbangda, Lecky Frederich Koli, di Kupang, Snin ( 2/4/2020) malam.

Menurut dia, skema yang pemerintah siapkan adalah jaring pengaman sosial melalui APBD Provinsi NTT, pemerintah telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran sebesar Rp 286 milar lebih.

Anggara ini, sambungnya, untuk membiayai yang pertama di bidang kesehatan Rumah Sakit dan sektor penunjang. Kemudian jaring pengaman sosial dari terdampak Covid-19 sekitar Rp 105 miliar. Kemudian kita persiapkan skema untuk pemulihan masyarakat pasca pencabutan dan dalam rangka pencabutan sosial safety net sekitar Rp 100 miliar; sehingga total Rp 286 miliar yang kita siapkan dari APBD NTT.

Dana Rp 105 miliar, sebut dia, disiapkan untuk menyasar 105 ribu kepala keluarga (KK) masyarakat terdampak dari seluruh NTT.

“Saat ini kita sedang dalam tahapan verifikasi data data terpadu peserta sosial yang dikeluarkan oleh Menteri sosial untuk memastikan bahwa masyarakat yang akan menerima adalah mereka yang berhak untuk mendapatkan bantuan itu,” kata dia.

Ia juga menjelaskan, masyarakat rentan miskin adalah masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan dan apabila ada gejolak ekonomi mereka bisa jatuh miskin.

Karena itu, tambahnya Pemprov mengambil kebijakan untuk menyasar saudara-saudara kita yang mengarah kepada kelompok rentan miskin termasuk di dalamnya adalah pekerja harian yang tidak bisa bekerja yang tidak bisa mendapatkan pendapatan. Kemudian para pemulung dan para pekerja informal lainnya.***