• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 27 Januari 2022

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Gubernur NTT Teken Nota Kesepahaman Cegah Korupsi Dana Covid-19
    AVEN REME | Senin, 11 Mei 2020 | 18:18 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Gubernur
    Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menandatanfangani Nota Kesepahaman untuk mencegah tindak pidana korupsi dan mengantisipasi masalah hukum yang dapat timbul dalam upaya penanggulangan dan penanganan (dana) bencana penanganan Covid-19.

     

     

    KUPANG,FLOBAMORA.NET - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menandatatangani Nota Kesepahaman untuk mencegah tindak pidana korupsi dan mengantisipasi masalah hukum yang dapat timbul dalam upaya penanggulangan dan penanganan (dana) bencana penanganan Covid-19.

    Nota kesepahaman bersama tersebut antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan BPKP setempat tentang Pendampingan dan Pengawasan Akuntabilitas Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 di Ruang Rapat Gubernur, Senin (11/5).

    Sedangkan, nota Kesepahaman Bersama antara Pemprov NTT dengan Kejati NTT terkait Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

    Menurut Gubernur Laiskodat, nota kesepahaan ini sangat penting. Sejak awal, sudah menyiapkan kelembagaan yang baik untuk dapat mengawasi penanganan bantuan akibat Covid-19.

    Laiskodat mengapresiasi Kejati dan BPKP NTT yang menginsiasi agar Nota Kesepahaman dapat terlaksana. Sehingga semuanya dapat bergerak secara cepat dan tepat dalam menanggulangi berbagai dampak pandemi ini bagi masyarakat.

    “Saya berharap nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti secara konkret di tingkat kabupaten/kota sehingga tidak ada kesalapahaman. Harus dipastikan agar masyarakat penerima adalah mereka yang betul-betul pantas dan layak untuk mendapatkannya,” paparnya.

    Ia meminta para Bupati/Wali kota Kupang berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan juga diharapkan dapat melakukan pendampingan secara serius. Jangan tunggu ada masalah, baru lakukan tindakan.

    “Dari awal, kita sudah lakukan hal ini untuk upaya preventif. Harus diingat, banyak masyarakat sudah menderita, jangan buat tambah penderitaan mereka. Jangan persulit dengan persoalan. Kalau ada niat untuk mencuri (korupsi), itu sudah keterlaluan sekali. Tapi saya yakin, kita pasti tidak ada niat seperti itu,” katanya..

    Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda NTT, Alexon Lumba dalam laporannya menjelaskan, Nota Kesepahaman merupakan wujud dari komitmen bersama untuk lakukan upaya preventif agar menghindari tindakan KKN dalam penggunaan Dana Covid-19 dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ini juga bisa menjadi acuan bagi gugus tugas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

    “Ini menjadi pedoman kerja sama dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas masing-masing pihak. Juga sebagai upaya untuk efektifitas dan akuntabilitas penanggulangan dan pencegahan Covid 19 di NTT sehingga diperoleh hasil optimal bagi masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Kesepahaman ini berakhir pada 31 Desember 2020,” tambahnya,”””

     


     
    Editor       :   Albert Rehi


    Sumber: Huas Pemprov NTT
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2022 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.