• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 24 Oktober 2020

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Rasio Kecukupan Modal Bank NTT Tetap Terjaga
    ALBERT VINCENT REHI | Rabu, 10 Juni 2020 | 18:18 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Rasio
    Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD NTT dengan Manajemen Bank NTT, Rabu (10/6/2020) Foto : HUmas Bank NTT

     

     

    KUPANG,FLOBAMORA.NET- Di tengah sorotan soal kredit macet terutama dari DPRD NTT, Bank NTT masih tetap survive. Sebab, Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal Bank NTT masih terjaga dengan baik per akhir April yaitu sebesar 20,73%.

    Artinya, Bank NTT dengan profil Risiko Composite 3 CAR minimal yang harus dibentuk yaitu 11% berarti masih terdapat 9.73% modal dapat mengcover resiko yang terjadi.

    Hal ini disampaikan Direksi Bank NTT dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD NTT, Rabu (10/6/2020), yang secara khusus membahas Kredit Macet Bank NTT.

    Dalam siaran persnya Plt Dirut Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho, menjelaskan, Komisaris dan Direksi Bank NTT memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat sesuai surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD NTT. Sesuai agenda dalam surat undangan yaitu pembahasan mengenai Kredit Macet yang terjadi di Bank NTT.

    Ia menjelaskan, komitmen terhadap rekomendasi RUPS Luar Biasa telah dilakukan upaya-upaya nyata penurunan Non Performing Loan (NPL) dengan langkah-langkah penyelesaian NPL yang terukur sehingga adanya penurunan Rasio NPL dari bulan April 2020 ke Bulan Mei 2020 NPL mengalami penurunan dan Ratio dari 4,34% menjadi 4,21%.

    “Pada saat kredit direalisasikan, bank wajib memitigasi risiko Inherent atau risiko yang melekat pada kredit tersebut yaitu yang dapat berdampak pada terjadinya kredit macet. Namun yang perlu diperhatikan untuk memitigasi risiko itu yaitu kualitas penerapan manajemen risiko sebagai Risk Control System (RCS) ,” ujarnya.

    Risk Control System (RCS) atau Sistem Pengendalain Risiko ini, sebut dia, terdiri dari empat pilar utama yaitu: pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, dalam bentuk jumlah rapat yang dilakukan secara intensif dan terus menerus setiap bulan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada dan juga rapat yang dilakukan oleh Direksi, Kepala Divisi dan Pemimpin Cabang, baik yang dilakukan secara langsung maupun daring.

    Selain itu, Dewan Komisaris sejak RUPS LB pada tanggal 25 Oktober 2019 telah aktif meminta pertanggungjawaban Direksi untuk penyelesaian kredit-kredit bermasalah tersebut. “Keputusan kredit dengan limit tertentu wajib dilakukan melalui kajian dan keputusan kredit komite, yang mana dilibatkan pula Direktorat lain yaitu Kepatuhan maupun Manajemen Risiko dalam pengambilan keputusan kredit. Juga dilakukan Four Eye Principles atau Prinsip Pemutusan Kredit termasuk di dalamnya Revitalisasi SDM Bidang Kredit,” jelasnya.

    Untuk mengatur sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh, dilakukan pula sinergitas yang menyeluruh antara pemberian kredit sebagai Risk Taking Unit dan fungsi Second Line of Defence  atau dua lapis pengaman dari Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Divisi Pengawasan dan SKAI sebagai Third Line of Defence atau tiga lapis pengaman.

    “Bahwa terkait kredit bermasalah di Bank NTT telah disampaikan dan dilaporkan kepada para pemegang saham dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB 6 Mei 2020 yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur,” katanya.

    Langkah penyelesaian yang ditempuh adalah : dari upaya penagihan oleh Bank telah berhasil tertagih kurang lebih Rp 25.264.236.096; melaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTT untuk penyelesaian kredit bermasalah tersebut; melaporkan ke Polres Kupang dan saat ini sudah berstatus Tersangka; Gugatan sederhana; Somasi; pelelangan agunan melalui Lembaga Lelang; upaya-upaya penyelesaian lainnya sesuai teknis Perbankan.

    Juga, pemberian tindakan tegas kepada para pejabat dan pegawai yang terbukti melanggar ketentuan internal. Karena itu, sejak 7 Mei 2020 s/d 9 Juni 2020, telah dilakukan pengenaan sanksi tegas berupa PHK sebanyak empat orang, Demosi dalam jabatan sebanyak lima orang, Demosi Penurunan Pangkat sebanyak sembilan orang, Hukuman Administratif kepegawaian lainnya sebanyak lima orang dan Potensi untuk pemberian sanksi kepegawaian terhadap pegawai yang melanggar ketentuan dalam perkreditan yaitu sebanyak 14 Orang (untuk beberapa Cabang).

    “Perlu disampaikan bahwa pemberian sanksi ini bukan merupakan tujuan tetapi merupakan komitmen Direksi agar terciptanya kegiatan usaha Bank sesuai tata kelola perusahaan yang baik di semua tingkatan organisasi dan tingkatan usaha Bank,” katanya.

    Bank NTT,sambungnya, menyampaikan hormat dan terima kasih yang tinggi kepada segenap masyarakat, nasabah dan debitur karena sampai dengan saat ini dukungan dan komitmen rasa memiliki Bank NTT, maka kinerja Bank NTT di tengah situasi yang sulit karena dampak Pandemi Covid-19 ,terus menunjukan pertumbuhan positif, yang tercermin dari adanya peningkatan DPK dan Kredit.

    “Terima kasih kepada para pemegang saham yang berkomitmen tinggi bagi kemajuan Bank NTT. Terima kasih pula kepada OJK, BI dan semua mitra kerja serta berbagai pihak atas Pengawasan, Kepercayaan, Sinergitas dan Kolaborasi, sehingga Bank NTT dapat terus bertumbuh baik dalam kondisi yang penuh tantangan,” katanya.***


     


    Sumber: HUmas Bank NTT
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.