• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 30 November 2021

     
    Home   »  Nasional
     
    Ini Penjelasan Resmi Pemprov NTT Terkait Kepemilikan Lahan Besipae
    ALBERT VINCENT REHI | Kamis, 20 Agustus 2020 | 13:50 WIB            #NASIONAL

    Ini
    Kawasan Besipae Foto : Radar NTT

     

     

    KUPANG,FLOBAMORA.NET- Kepala Badan Pendapatan dAn Aset Daerah Provinsi NTT, Zeth Sony Libing mengatakan, Kawasan Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS),   adalah asset terbesar yang dimiliki Pemprov NTT dengan luas lahan 3.780 hektare (ha) yang akan dikembangkan bagi kepentingan rakyat.

    Hal tersebut disampaikan Sony Libing kepada wartawan di Kupang, Rabu (19/8/2020), sekaligus menjawab polemik seputar kepemilikan lahan di kawasan itu.

    Secara historis, ia menjelaskan, tahun 1982, Gubernur NTT waktu itu, Ben Mboi ingin mengembangkan peternakan sapi terpadu di daratan Timor. Ia ke Australia dan meminta kerja sama. Lalu diambillah lokasi yang sangat strategis yaitu Besipae. Tahun 1982, kerja sama itu dimulai.

    Sebelum kerja sama, karena kawasan itu adalah milik Temukung Besar Nabuasa, maka Pemprov NTT meminta Temukung Nabuasa untuk menyumbangkan lahannya bagi pengembangan peternakan. Permintaan itu disetujui karena untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.Penyerahan hak pengelolaannya dilakukan oleh Usif Frans Nabauasa dari Besi dan Usif E.B Nabuasa dari Pae,. Nama Besipae diambil dari nama suku besar yakni Besi dan Pae.

    Kerja sama antara Indonesia berlangsung selama lima tahun dan berakhir tahun 1987.Lalu pertanyaannya, setelah kerja sama itu selesai, lahan itu menjadi milik siapa? Tetap menjadi milik pemerintah. Tahun 1986 pemerintah menerbitkan seritifat hak pengelohan atasa kawan tersebut. Tetapi dalam perkembangannya, sertifikat itu hilang, Maka pemerintah mengecek kembali buku tanah ke BPN TTS. Tahun 2013 pemerintah menerbitkan lagi sertifikat pengganti atau duplikat dengan luas lahan yang sama.

    Selanjiutnya, dalam poerjalanan waktu lahan yang dikelola Dinas Peternakan, boleh jadi tidak dikelola secara baik atau tidak optimal. Dan pada Tahun 2008, datanglah sekelompok orang dimotori Beny Selan, masuk kawasan, mengeluarkan seluruh pegawai yang ada di Kantor UPT tersebut. Mereka menguasai kawasan itu selama 12 tahun.

    Lantas pada Februari Tahun 2020, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat meminta agar asset yang ada harus dikelola bagi kepentingan rakyat, maka Kawasan Besipae harus dikelola.

    “Kami pergi  mengambilalih kantor tersebut dari Beny Selan,cs dan berkantor di sana.Karena pemerintah telah mengambilalih kantor dan lahan tersebut, maka timbul masalah dengan Beny Selan,Cs. Jumlah mereka sekitar 37 KK. Kelompok ini tidak mau untuk negosiasi.Saya sudah enam kali bertemu dengan mereka. Mereka minta agar sertifikat milik pemerintah harus dibatalkan. Saya bilang, sertifikat itu hanya bisa dibatalkan oleh keputusan pengadilan. Kalau mereka berkeberatan, kasus ini bisa dibawa ke pengadilan.Namun, dalam perjalanan waktu mereka masih bertahan di sana,”paparnya.

    Kata dia, karena mereka juga rakyat NTT, pemerintah memberikan mereka kapling 800 meter persegi per KK, diurus sertifikat hak milik. Mereka juga diberi kesempatan untuk   mengelola lahan yang ada dengan catatan tidak mengklaim lahan yang ada adalah milik mereka. Selain itu, mereka juga akan dlilibatkan dalam proyek memerintah yaitu pengembangan peternakan dan pertanian terpadu.

    Ia menuturkan, sejak beberapa hari lalu, pihaknya telah melibatkan sekitar 350 warga seiap hari, membuka lahan penanaman lamtroro terambah untuk pakan ternak, kelor dan porat, pada lahan milik pemerintah. Terhadap 37 KK, juga sudah ditawarkan,tetapi mereka menolak ikut dalam progrram padat karya itu .

    Walaupun mereka menolak, sambung Libing, pemerintah tetap mengkapling tanah untuk mereka ternasuk lahan pekarangan yang mereka tinggal. Kemudian sembilan KK yang  tinggal di dalam hutan kami tertibkan dan kami telah menyediakan kaplng bagi mereka. Maksud penertiban itu, karena jika diproses hukum mereka telah melanggar UU Kehutanan.

    Teruyata, urainya, apa yang dilakukan pemerimntah diprotes oleh warga Desa Linamnutu bersama Usif Frans Nabuasa dan Nope Nabuasa. Pasalnya, kenapa kepada pendatang dibangun rumah dan diberi lahan, sedangkan masyarakat setempat tidak diperhatikan pemerintah.

    “Saya sementara melakukan negosiasi dengan para usif dan masyatrakat setempat. Untuk sementara Sembilan KK yang nenempati kawasan hutan belum kami bagun rumah. Tetapi kami sidah menyiapkan lahan bagi mereka,” katanya.

    Ia menjekaskan, pihaknya juga bernegoisiasi dengan  lima KK yang membangun rumah  menutup jalan masuk kantor. Terhadap mereka , kami akan merelokasi dan sudah membangun rumah. Tetapi mereka tidak mau menempati rumah itu. Mereka memilih untuk tinggal di pinggir jalan.

    “Saya membujuk mereka lima hari berturut-turut untuk masuk rumah, bahkan sudah memasang jaringan lisitik. Tidak baik tinggal di pinggir jalan karena tidak baik untuk anak-anak. Kemarin saya pergi membujuk mereka, tetap tidak mau. Mereka lebih memilih tidur di tanah dan menangis.Saya akan bernegosiasi dengan mereka lagi,” paparnyua.

    Untuk masyarakat yang ada di lima desa, yang wilayahnya masuk kawasan Besipae, sambungnya, pemerintah akan mengidentifikasi lahan yang ada dan mengeluarkannya kawasan itu dari lahan pemerintah sehingga masyarakat dapat memiliki sertifikat hak milik.

    Menjawab wartawan, kenapa harus melibatkan aparat polisi dan tentara? Menurut dia, penertiban asset berpeluang timbul konflik dengan masyarakat,. Karena itu, pihaknya meminta bantuan Polda untuk menjaga keamanan jika terjadi konflik, sehingga kami bisa bernegosiasi dan menertibkan asset. Pengalaman penertiban asset di Kelurahan Manualai II, Kota Kupang jadi pelajaraan berharga.

    Terkait rekaman video amatir yang beredar luas di masyarakat, terkait masalah Besipae, ia menjelaskan, brimob yang ikut menjaga di lokasi tersebut, sempat menembakan gas air mata ke tanah sebagai upaya Shock therapy. Bunyi itu, mengagetkan ibu-ibu dan bangun dari tidurnya, Lalu, mereka digiring untuk masuk ke rumah yang sudah disiapkan, karena tidak baik tidur-tiduran dan guling-gulingan di tanah.    

    "Tidak ada anarkis di sana. Tidak ada tindakan represif dan intimidasi serta penelantaran terhadap masyarakat di Pubabu. Apa yang dilakukan aparat keamanan hanya 'shock therapy' untuk membangunkan masyarakat agar bersedia menempati rumah yang sudah dibangun pemerintah ketimbang tidur di jalan," ujar Libing

    Yang lebih menyedihkan, ucapnya, aksi itu melibatkan perempuan dan anak-anak. Pihaknya tidak tahu siapa yang mengajari mereka. Ini bentuk eksploitasi perempuan dan anak.***

     

     

       

       

       


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.