• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 27 November 2021

     
    Home   »  Nasional
     
    Soal Data Bencana, Gubernur Beri Deadline Hingga Akhir April
    ALBERT VINCENT REHI | Rabu, 28 April 2021 | 22:01 WIB            #NASIONAL

    Soal
    Acara Penyerahan Dana Tunggu Hunian (DTH) Tahap I Pasca Bencana Siklon Tropis Seroja

     

     

    KUPANG,FLOBAMORA.NET-Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengingatkan dan member batas waktu atau dealine kepada bupati dan wali kota di daerah ini untuk melaporkan data kerusakan akibat bencana Badai Seroja hingga 30 April 2021. Sebab, jika lewat  dari deadline itu menjadi tanggung jawab sendiri.   

    Hal tersebut disampaikan Gubernur VBL dalam arahannya pada acara Penyerahan Dana Tunggu Hunian (DTH) Tahap I Pasca Bencana Siklon Tropis Seroja dari BNPB kepada Gubernur NTT, di Kupang, Kamis (28/4/2021).

    Gubernur Laiskodat mengatakan, batas akhir penyampaian data seharusnya tanggal 26 April lalu. Namun masih ada beberapa kabupaten yang belum memasukan data-data tersebut. Hal ini tentu sangat memalukan.

    Ia menegaskan, batas akhir penyampain data adalah hari Jumat (30/4/2021) sampai pukul 00.00 (24.00 wita). Ia minta perhatian serius para Bupati/Wali kota. Lewat satu menit saja, Bupatinya tanggung sendiri (pendanaannya, red). Tidak ada kompromi karena sudah diingatkan berkali-kali. Urus administrasi dan verifikasi data saja lamban dan susah.

    “ Saya sudah ingatkan mulai 3 Mei 2021 sudah harus bergerak ke tahap selanjutnya. Kalau ada rakyat yang protes, saya yang terdepan bersama rakyat hadapi bupati. Maaf kalau saya tegas dan keras. Karena untuk hal-hal extraordinary, pendekatannya juga harus super luar biasa. Jangan kita main-main dengan masalah rakyat yang sudah menderita karena bencana ini,” tegas Gubernur VBL lagi.

    Laiskodat kemabli mengingatkan para Bupati/Wali kota untuk menyalurkannya tepat dan cepat. “Uangnya sudah ada, harus cepat dibagikan. Administrasinya sudah ada dan dalam tempo dua hari harus sudah selesai sehingga masyarakat bisa memanfaatkan sesuai peruntukannya. Kalau bagi uang saja lambat, kita bisa menilai kualitas para Bupati/Wali kota,” tandasnya.

    Sementara itu, Liaison Officer (LO) atau Pejabat Penghubung dari BNPB, Brigjen. Syahyudi mengatakan DTH merupakan bantuan Pemerintah Pusat melalui BNPB untuk masyarakat NTT yang terdampak bencana siklon tropis seroja yang rumahnya terkategori Rusak Berat (RB) . Tujuannya untuk cari rumah keluarga atau kerabat sebagai tempat menginap sampai rumahnya selesai dibangun.

    “Kita menghindari adanya konsentrasi warga di tempat pengungsi untuk mencegah penyebaran covid-19. Besaran dana ini adalah Rp 500 ribu per bulan untuk setiap KK. Tahap pertama ini diberikan untuk tiga bulan. Selanjutnya akan ada tahap kedua untuk 3 bulan berikutnya, ” jelas Syahyudi.

    Syahyudi mengungkapkan, DTH tahap I tersebut diberikan kepada 10 kabupaten yang sudah memasukan data. Jumlahnya sebesar Rp. 7.405.500.000. Dana ini diperuntukan bagi Kabupaten Kupang sebanyak 2.060 rumah, TTU 62 rumah, Malaka 556 rumah, Belu 28 rumah, Alor 733 rumah, Lembata 238 rumah, Flores Timur 234 rumah, Nagekeo 3 rumah, Sumba Timur 762, dan Kota Kupang 261 rumah.

    “Dana ini langsung kami transfer ke rekening daerah. Kami harapkan agar usulan rumah baik itu Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan agar segera difinalisasi sesuai fakta yang ada. Jangan sampai ada yang dobel. Seharusnya batas akhir tanggal 26 April, kami harapkan minggu ini sudah selesai,” ujarnya.

    Terkait lokasi untuk relokasi, sambungnya, diharapkan harus benar-benar clear. SK usulan data dari Pemerintah Daerah juga harus jelas, apa yang sudah dikirim benar-benar harus merupakan hasil validasi dan verifikasi.

    Sementara itu, Plt. Kepala BPBD NTT, Isyak Nuka mengatakan, DTH yang diserahkan adalah yang sudah dibuatkan SK oleh Pemerintah Pusat. Sudah divalidasi dan diverifikasi. Masih ada sebelas Kabupaten yang belum masukan data.

    “Yang belum masukan sebelas kabupaten. Kalau kemarin semua masukan, pasti semua sudah terima tahap I, jumlahnya bisa dua kali lipat. Tadi terimanya baru tahap I, tiga bulan lagi mereka terima tahap II dan selesai. Terkait yang rusak ringan dan rusak sedang, sesuai petunjuk pusat akan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. Sementara yang rusak berat akan diproses dan diadakan pembangunannya oleh pihak ketiga.Yang semua prosenya dilakukan oleh pemerintah pusat,”jelas Isyak.

    Dalam kesempatan tersebut Gubernur menyerahkan secara simbolis DTH kepada Bupati Kupang dan Wakil Wali Kota Kupang. Untuk Kabupaten Kupang sebesar Rp. 3.090.000.000dan Kota Kupang sebanyak Rp. 391.500.000.***


     


    Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.