• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 27 Februari 2020

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Pemerintah Diminta Tetapkan Harga Komoditi Pertanian
    ALBERT R. | Minggu, 15 Desember 2013 | 11:07 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Pemerintah
    dok/flobamora.net

     
    Kupang,Flobamora.net - DPRD NTT meminta pemerintah daerah setempat untuk menetapkan harga
    komoditi hasil pertanian agar petani tidak menjadi korban para tengkulak yang mempermainkan
    harga komoditi.

    Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi B yang membidangi Ekonomi Pembangunan DPRD NTT
    asal Fraksi Demokrat, Gabriel Suku Kotan di Kupang, Sabtu (14/12).

    Gabriel menyatakan, pemerintah juga diminta untuk terus meningkatkan kualitas serta melakukan
    promosi terhadap berbagai produk unggulan daerah sebagai salah satu sumber ekonomi
    masyarakat, seperti kopi, cengkeh dan jeruk.

    “Pemerintah provinsi harus berjuang ke pemerintah pusat untuk menetapkan surat keterangan
    asal barang yang berasal dari NTT yang dieksport ke luar negeri melalui Surabaya, seperti
    kopi dari Manggarai,” ujarnya.

    Dia meminta perhatian pemerintah untuk mengefektifkan kebun- kebun bibit, penangkaran benih
    termasuk kebun milik rakyat. Ini dimaksudkan agar hasilnya berkualitas dalam menyediakan
    bibit bagi masyarakat.

    “Kami juga meminta komitmen pemerintah untuk memutuskan mata rantai distibusi benih dan pupuk
    yang sering terlambat dan kurang berkualitas,” tandasnya.

    Tentang langkah konkrit yang harus diambil untuk mengatasi pendistribusian benih dan pupuk,
    Gabriel mengatakan, untuk benih perlu ditingkatkan penangkaran benih yang dilakukan oleh
    masyarakat. Sehingga lebih dapat mengefisiesikan waktu dan jarak.

    Tentunya, paparnya, penangkaran yang dilakukan masyarakat itu tetap memperhatikan kualitas
    benih. Sedangkan terkait pupuk, pemerintah perlu memfasilitasi masyarakat dalam pembuatan
    pupuk organik.

    Hal ini, kata dia, karena selain ketergantungan petani terhadap pupuk an- organik yang sangat
    tinggi tapi sering terlambat, namun pada sisi lain pupuk an- organik dapat merusak unsur hara
    tanah.

    "Bila benih dan pupuk sudah dapat diatasi dengan cara demikian, maka sudah dapat dipastikan
    distribusi kepadamasyarakat dapat tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran yang pada akhirnya
    masyarakat dapat memanfaatkannya secara maksimal," tambahnya.***(AVI)

     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.