| Home | » | Nasional |
Didesak Mundur, Jokowi Bilang, `Itu Urusan Guaaaaa!`
ANA DEA | Senin, 07 April 2014 | 19:35 WIB
#NASIONAL
BACA JUGA
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
menanggapi permintaan Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI kepadanya untuk
segera mundur dari jabatan gubernur.
Menurut Jokowi, keputusan mundur atau tidak merupakan haknya. "Itu hak saya. Saya mau mundur, mau berhenti, mau non aktif, (Gerindra) enggak usah ikut-ikutanlah," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Senin (7/4/2014).
Menurut Jokowi, dia belum terpikir untuk mundur dari jabatannya sebagai gubernur. Sebab, di dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi sebagai pejabat tinggi negara tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya.
Berbeda dengan pejabat negara lainnya seperti menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Panglima TNI, Kapolri, dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang harus mengundurkan diri.
Jokowi menjelaskan, untuk menjadi calon presiden, ia hanya perlu memohon izin Presiden. Surat permohonan izin tersebut sebagai salah satu dokumen persyaratan seseorang maju menjadi calon presiden.
Di sisi lain, ia mengaku tidak mengetahui adanya kontrak politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Partai Gerindra terkait calon presiden.
Saat dikejar dengan pertanyaan terkait desakan mundur dari Partai Gerindra, dia kembali menegaskan bahwa semua keputusan adalah hak dan urusannya. Desakan dari Gerindra itu juga tidak mempengaruhi hubungannya dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan kader Partai Gerindra.
Ia pun baru akan membicarakan terkait "serah jabatan" gubernur kepada Basuki, jika saatnya sudah tiba. Yakni saat Jokowi telah terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2014.
Para pewarta tampaknya kembali tergelitik untuk menyinggung desakan mundur oleh fraksi Gerindra. Orang nomor satu di ibu kota itu menunjukkan muka kesal dan menjawab, "Itu urusan guaaaaaaaa," kata Jokowi.
URL SUMBER
Menurut Jokowi, keputusan mundur atau tidak merupakan haknya. "Itu hak saya. Saya mau mundur, mau berhenti, mau non aktif, (Gerindra) enggak usah ikut-ikutanlah," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Senin (7/4/2014).
Menurut Jokowi, dia belum terpikir untuk mundur dari jabatannya sebagai gubernur. Sebab, di dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi sebagai pejabat tinggi negara tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya.
Berbeda dengan pejabat negara lainnya seperti menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Panglima TNI, Kapolri, dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang harus mengundurkan diri.
Jokowi menjelaskan, untuk menjadi calon presiden, ia hanya perlu memohon izin Presiden. Surat permohonan izin tersebut sebagai salah satu dokumen persyaratan seseorang maju menjadi calon presiden.
Di sisi lain, ia mengaku tidak mengetahui adanya kontrak politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Partai Gerindra terkait calon presiden.
Saat dikejar dengan pertanyaan terkait desakan mundur dari Partai Gerindra, dia kembali menegaskan bahwa semua keputusan adalah hak dan urusannya. Desakan dari Gerindra itu juga tidak mempengaruhi hubungannya dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan kader Partai Gerindra.
Ia pun baru akan membicarakan terkait "serah jabatan" gubernur kepada Basuki, jika saatnya sudah tiba. Yakni saat Jokowi telah terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2014.
Para pewarta tampaknya kembali tergelitik untuk menyinggung desakan mundur oleh fraksi Gerindra. Orang nomor satu di ibu kota itu menunjukkan muka kesal dan menjawab, "Itu urusan guaaaaaaaa," kata Jokowi.
URL SUMBER
-
TAG:
- politik
BERITA TERKAIT
BACA JUGA
REKOMENDASI
REKOMENDASI
- Presiden Jokowi Diminta Waspadai Pembisiknya di Istana
- Ahok Tegur Kepala Biro di Depan Pedagang
- Masyarakat Kabupaten Kupang Diingatkan Tidak Golput
- Menteri Susi: Saya Korbankan Rp 130 Miliar untuk Amankan Rp 100 Triliun
- Keluarga Pelaku Penembakan Massal di California Kaget
- PT Jamkrida Harus Beri Kemudahan kepada Pelaku Usaha
KOMENTAR ANDA Pedoman Mengirim Komentar
0 komentar
KIRIM KOMENTAR