• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 31 Oktober 2020

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Duh... !! Puluhan Perusahaan Tambang Kepung Kabupaten Ende
    ALBERTO | Selasa, 15 April 2014 | 14:23 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Duh...
    Kabupaten Ende

     

     
    Kupang, Flobamora.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende dengan dalil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut melegitimasi hadirnya puluhan korporasi global dan lokal guna membongkar perut bumi Ende.

    "Padahal Ende memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) di bidang pertanian, kelautan, perikanan dan pariwisata yang menjadi penyanggah utama kehidupan masyarakat Kabupaten Ende selama bertahun- tahun," kata  Manager Program dan Kamanya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT, Melky Nahar kepda wartawan di Kupang, akhir pekan lalu.

    Dia menjelaskan, sebanyak  21,88 persen  (44. 785,39 ha) dari total luas wilayah Kabupaten Ende 2. 046, 60 km2 atau 204. 660 ha sudah dikapling perusahaan tambang.Berbagai potensi SDA yang dimiliki ternyata tak mampu menggugah nurani Pemkab setempat untuk menolak industri pertambangan (ekstraktif).
     
    Kata dia, hasil investigasi Walhi NTT mengungkapkan, ada 20 perusahaan tambang (global dan lokal) yang sudah mengkapling wilayah Ende untuk investasi pertambangan. Dari 20 perusahaan itu, 13 perusahaan sudah pada tahapan operasi produksi, sisanya pada tahapan eksplorasi.

    Dia menguraikan, dari 20 perusahaan itu, tiga perusahaan bergerak pada pasir besi, tujuh perusahaan batuan zeolith atau batu hijau, lima perusahaan batuan, dua perusahaan mangan, dua perusahaan biji besi, dan satu  perusahaan galena. Itu belum termasuk dengan perusahaan tambang emas lintas kabupaten Ende dan Sikka. IUP perusahaan itu dikeluarkan Gubernur NTT pada tahun 2009 lalu.

    “PT. Ende Minera Nusa merupakan salah satu perusahaan tambang emas yang memiliki luas konsensi lahan 41. 510 ha dan meliputi wilayah kabupaten Ende dan Sikka. IUP Perusahaan itu bernomor 361/KEP/HK/2009 masih pada tahapan eksplorasi. Berdasarkan amanat UU Minerba No 4 Tahun 2009, gubernur bisa menerbitkan IUP untuk lintas kabupaten, namun harus sesuai dengan rekomendasi
    dari bupati daerah bersangkutan,” terangnya.

    Lebih lanjut, Melky menjelaskan, sesuai hasil rekonsiliasi yang dilakukan Ditjen Minerba RI, terdapat dua perusahaan di kabupaten Ende yang dinyatakan tidak lulus clean dan clear. Kedua perusahaan itu yakni CV. Rahmad Raya dengan Nomor SK PE.43/SEKRT.1/E/II/2010 (Operasi Produksi Pasir Besi) dan PT. Ende Minera Nusa dengan Nomor SK 361/KEP/HK/2009 (Eksplorasi Emas DMP) dinyatakan ilegal (tidak lulus clean dan clear) dari Ditjen Minerba.

    Terhadap persoalan ini, tambahnya, Walhi NTT berharap  Bupati Ende yang baru saja dipercayakan rakyat harus mampu berpikir cerdas dan kembali mempertimbangkan kebijakan investasi pertambangan yang lebih banyak buntung dari pada untung.

    "Bupati Ende harus mampu keluar dari paradigma pembangunan bupati terdahulu yang menjadikan lingkungan alam sebagai objek resources semata tanpa memikirkan ruang kelolah pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang semakin sempit dan dampak lanjutan bagi kelangsungan alam dan generasi mendatang,"katanya.***




     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.