• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 29 November 2021

     
    Home   »  Pemilu
     
    Panwaslu Proses Tiga Kasus Politik Uang di Flotim
    ALBERTO/ RISKY R | Selasa, 15 April 2014 | 20:50 WIB            #PEMILU

    Panwaslu
    Ketua Bawaslu NTT, Nelce P. Ringu

     

     
    Kupang,Flobamora.net - Selama masa pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 ini sedikitnya terjadi tiga kasus politik uang di kabupaten Flores Timur. Selain itu ada praktek penggelembungan suara untuk caleg dari partai tertentu. Keempat kasus ini tengah diroses sesuai aturan yang berlaku.

    “Kami mendapatkan laporan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Flores Timur terkait praktek money politics (politik uang) di daerah itu juga ada upaya penggelembungan suara untuk caleg dari partai tertentu. Kami juga sudah minta untuk kasus itu diproses sesuai aturan yang berlaku,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi NTT, Nelce Ringu, Selasa (15/4).

    Nelce menjelaskan, Bawaslu NTT sudah meminta Panwaslu Kabupaten Flotim untuk segera memeroses keempat kasus ini hingga tuntas.

    “Kami sudah minta agar Panwaslu Kabupaten Flotim menangani kasus ini hingga tuntas. Tentang bagaimana detail kasus itu, silahkan hubungi Ketua Panwaslu Flotim karena kasus itu terjadi di daerah itu,” kata Nelce.

    Ketua Panwaslu Flotim, Rofin Kopong yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya dari Kupang ke Larantuka, Selasa (15/4) membenarkan telah terjadi empat kasus di Flotim terkait Pileg tahun ini. Empat kasus itu terdiri dari tiga kasus politik uang dan satu kasus enggelembungan suara.

    Rofin menjelaskan, tiga kasus dugaan politik uang itu pertama terjadi pada tanggal 27 dan 28 Pebruari 2014 di kecamatan Wulanggitan. Caleg Provinsi NTT dapil enam dari Partai Nadem atas nama Alexander Take Ofong memberikan uang sebesar Rp 20 juta kepada masyarakat di Wulanggitang. Dana tersebut dibelanjakan untuk pengadaan pipa dan asesorisnya untuk jaringan pipa air minum.

    “Tanggal 28 Pebruari 2014 caleg bersangkutan turun dan menyerahkan bantuan itu dalam sebuah rapat terbatas. Untuk diketahui, seseorang setelah ditetapkan menjadi caleg defenitif, maka mulai saat itu dia sudah masuk dalam masa kampanye caleg, karena itu apapun yang dilakukan pada masa itu termasuk memberikan uang atau barang merupakan perbuatan melawan hukum dalam kategoti money politik. Dan kasus ini sudah kami rekomendasikan ke Polres Flotim. Dan menurut informasi dari Polres, kasus itu sudah P 21 dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Larantuka untuk diproses sesuai aturan yang berlaku,” jelas Rofin.

    Kemudian lanjut Rofin, kasus praktik politik uang lainnya dilakukan caleg dari PDIP bernama David dan caleg dari Partai Golkar atas nama Yosefina.David menyerahkan sejumlah uang pada Kepala Desa Tobilota pada masa kampanye. Namun setelah dipanggil dan diklarifikasi termasuk kepala desanya, David mengaku, uang itu titipan Bupati Flotim, Yoseph Lagadoni Herin untuk Kepala Desa Tobilota.

    Sementara Yosefina memberikan uang sebesar Rp 400.000 kepada ibu Asrama putri di SMAK Podor, Larantuka. Ibu asrama sudah dipanggil dan diklarifikasi, dan dia membenarkan menerima uang sebesar Rp 400.000 dari Yosefina.

    “Kami tidak mau tahu soal siapa pemilik uang itu. Kasus ini memang fakta lapangan, semua uang itu sudah diamankan dan kasus itu tetap akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegas Rofin.

    Sementara kasus penggelembungan suara Rofin menjelaskan, kasus itu terjadi di TPS 1 dan 3 di desa Wailolong Kecamatan Tanjung Bunga. Kasus itu bermula dari laporan sejumlah warga bahwa caleg dari partai tertentu yang mereka coblos saat pemilu, namun ketika penghitungan suara, caleg yang mereka pilih itu tidak mempunyai satu suarapun.

    “Laporan masyarakat itu kemudian kami tindak lanjuti ke KPU Flotim dan meminta agar penghitungan suara diulang. KPU menyetujui dan kotak suara itu dibuka dan dilakukan penghitungan ulang,” tegas Rofin.

    Ternyata, ada penghilangan sedikitnya 60-an suara dari beberapa caleg dan penggelembungan suara kepada caleg Kabupaten dari Partai Demokrat  bernomor urut 4. Ini perbuatan melawan hukum dan dilakukan secara bersama-sama oleh caleg dan penyelenggara di kedua  TPS tersebut.

    Menurut Rofin,  sebagai pengawas Pemilu, pihaknya tidak akan pernah main-main dengan berbagai tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh caleg tertentu atau bekerjasama dengan penyelenggara mulai dari tingkat TPS hingga tingkat KPU.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.